Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

APTRINDO: 90 % Distribusi Logistik Didominasi Angkutan Darat

Bali Tribune / (KI-KA) Wakil Ketua Umum DPP Aptrindo Dr. Nofrisel, SE, MM, CSLP, ESLOG, Ketua DPD APTRINDO Provinsi Bali Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., Ketua Umum DPP Aptrindo Drs. Gemilang Tarigan, MBA dan Ketua Dewan Pertimbangan DPD APTRINDO Bali Ir. Rudy Siregar.

balitribune.co.id | BadungSejumlah tantangan dihadapi Bali dalam pengendalian inflasi seperti terhambatnya distribusi karena faktor transportasi. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) disebutkan 90 % distribusi logistik/barang masih didominasi angkutan darat. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Aptrindo Drs. Gemilang Tarigan, MBA., usai melantik Pengurus DPD Aptrindo Provinsi Bali dengan Ketuanya Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., Masa Bakti 2020 - 2025, Rabu (17/1) di Seminyak, Badung.

Gemilang Tarigan menyambut gembira lantaran pelantikan kali ini bisa terwujud meskipun sempat tertunda. Selain itu Gemilang juga menyampaikan kondisi angkutan saat ini, mengusulkan kepada pemerintah setempat supaya semakin baik dari sisi jalurnya, armadanya, dan pengemudi. Tujuannya tak lain agar semua bisa bekerja dengan tenang, baik pengemudi ataupun pengusahanya.

"Apa jadinya jika semua itu ndak beres, tentu akan menimbulkan masalah dalam alur distribusi barang," tandas Ketum Gemilang, seraya mengatakan saat ini Aptrindo ada di 24 provinsi dengan jumlah DPC 35 di seluruh Indonesia.

Menurut Ketum Gemilang perlu adanya sinergitas antara asosiasi dengan pemerintah agar tidak timbul masalah apalagi yang terkait dengan distribusi barang/logistik.  Apalagi ditegaskan hampir semua angkutan logistik di Indonesia, baik itu yang melalui laut, darat dan udara semua pasti menggunakan truk.

"Jadi tidak ada yang tidak menggunakan truk. Jadi mau itu kebutuhan pokok, industri dan lainnya semua pasti menggunakan truk," tukasnya. Kalau ini tidak diangkut dengan baik tentu akan jadi perhatian semua pihak, termasuk dunia internasional. Saat ini Indonesia di level 62 kategori angkutan internasional, sambungnya.

"Distribusi logistik yang baik, menjadi penentu daya saing dalam perekonomian," katanya.  

Sedangkan Kebijakan yang bisa didorong dari pusat kepada daerah menurut Ketum Gemilang yakni aturan yang spesial. Mengapa? Karena  menurutnya Bali itu spesial jadi aturannya juga harus spesial apalagi jika menyangkut dengan "Green Transportation".

Tidak hanya berhenti sampai disana, Ketum Gemilang menjelaskan saat ini pemerintah telah menerapkan "Logistic Ecosystem" di era yang serba digital dan ini yang diikuti oleh asosiasi, seperti hanya pemasangan GPS, pembelian BBM melalui aplikasi dan sebagainya termasuk kompetensi.

"Ini semua tentu bagian dari sistem yang terintegrasi, atau masuk dalam big data," ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPD APTRINDO Provinsi Bali Ir. I Ketut Anom Putra Darsana, ST., dalam kesempatan ini menyampaikan, apa yang telah disampaikan Ketum Gemilang tentu akan menjadi acuan DPD Bali dalam bergerak.

"Tentunya nanti akan kita godok lagi apa-apa yang sesuai dengan kearifan lokal Bali," katanya, seraya berujar, Bali yang menjadi destinasi pariwisata dunia tentu tak lepas dari perhatian dunia, jadi jangan sampai persoalan logistik jadi sorotan dunia.

Seperti diketahui pelantikan DPP Aptrindo Provinsi Bali dibarengi dengan berbagai kegiatan seperti acara talk show yang mengusung tema "Peran Aktif Aptrindo Menjamin Kelancaran Arus Barang & Logistik Untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi", dengan menghadirkan beberapa narasumber, Presentasi Koperasi Aptrindo serta kunker ke Pelindo Benoa.

wartawan
ARW
Category

Wujudkan Satu Data Indonesia, Pemkab Bangli Gelar Rakor Persiapan EPSS 2026

balitribune.co.id | Bangli – Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral dan mempercepat terwujudnya Satu Data Indonesia di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Pelaku Usaha Siapkan Berbagai Aktivitas untuk Wisatawan Menikmati Momen Libur Jumat Agung

balitribune.co.id | Mangupura - Libur Nasional Jumat Agung/Paskah pada Jumat 3 April 2026 bertepatan long weekend atau akhir pekan panjang kerap dijadikan kesempatan untuk berlibur. Pelaku usaha di Bali pun telah menyiapkan aktivitas spesial yang dapat dilakukan wisatawan saat menghabiskan momen libur keagamaan berdekatan dengan akhir pekan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Astra Motor Bali Perkuat Sinergi Pendidikan Melalui Uji Kompetensi Keahlian di SMKN 1 Gerokgak

balitribune.co.id | Singaraja – Astra Motor Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan vokasi melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di SMK Negeri 1 Gerokgak, kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dilaksanakan pada 9–12 Maret 2026 dan diikuti oleh 68 siswa kelas XII jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM).

Baca Selengkapnya icon click

Buntut Unggahan Foto Jurnalis Disebut Pelaku Perkosaan, AWK Akhirnya Minta Maaf Secara Terbuka

balitribune.co.id | Denpasar - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka perihal postingan di media sosial terkait berita palsu yang merugikan wartawan Kompas.com, VSG. 

Permohonan maaf itu AWK sampaikan secara terbuka usai bertemu Perhimpunan Jurnalis (PENA) NTT Bali, di Kantor DPD Bali, Senin (30/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.