Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Badung Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turut, Empat Kali Beruntun Selama 4 Tahun Kepemimpinan Giri Prasta-Suiasa

Bali Tribune / Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Ketua DPRD Putu Parwata disaat menerima LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019 dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto di Ruang Pertemuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Senin (15/6).
balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Ini untuk keenam kalinya (doubel hattrick) secara beruntun Pemkab Badung meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung diterima langsung oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto bertempat di Ruang Pertemuan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Senin (15/6). LHP juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kab. Badung Putu Parwata. Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Sekab. Badung I Wayan Adi Arnawa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah I Ketut Gde Suyasa, Sekretaris DPRD I Gst. Agung Made Wardika dan Inspektur Kab. Badung Luh Suryaniti.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto menyampaikan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2019 telah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual yang telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.
 
Di samping itu, Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (Sistem Pengendalian Intern) yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. "Pencapaian opini WTP ini adalah yang keenam kalinya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan," jelasnya
Usai acara Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, keberhasilan pemerintah Kabupaten Badung meraih WTP enam kali beruntun merupakan kerja keras seluruh pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung,"Kami sangat mengapresiasi kerja keras ini semoga kedepannya dapat dipertahankan dan bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan transparan. Kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat apalagi yang menyangkut dalam pengelolaan keuangan" ucapnya.
 
Dikatakan terkait penyusunan dan penyajian LKPD, Pemkab Badung tetap melaksanakan dan mengikuti regulasi yang ada. "Kami Pemkab Badung selalu mendapat pembinaan dari BPK RI Perwakilan Bali terkait LKPD ini untuk menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari karena kami ingin berbuat sesuatu yang baik dan benar serta siap menjadi contoh di Indonesia, " tegas Bupati Giri Prasta.
 
Sementara itu Inspektur Kab. Badung Luh Suryaniti mengatakan, penghargaan ini merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan laporan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik dan bijak ke depan. "Ini tentu menjadi ujian bagi kami di Pemerintahan Kabupaten Badung untuk tetap bekerja secara bijak dan jujur khususnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan" ujarnya.
 
 
wartawan
I Made Darna
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.