Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bahas Keamanan Ketertiban Jelang Pemilu, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Gelar Rakor

Bali Tribune/ Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial membahas keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2019.

Bali Tribune, Negara - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) Legislatif maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, antisipasi kerawanan gangguan keamanan ketertiban masyarakat terus dimatangkan. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jembrana kamis(31/1)menggelar rapat kordinasi,. Topik utama yang dibahas adalah persiapan pelaksanaan pemilu 2019 serta langkah langkah menjaga kondusifitas di Jembrana. Pelaksanaan rakor juga untuk menerima masukan serta laporan dari seluruh anggota tim terkait kondisi wilayah Jembrana menjelang pemilu. Rakor yang dipimpin oleh Bupati Jembrana, I Putu Artha dihadiri oleh Kapolres Jembrana, AKBP Budi S Saragih, Sekda Jembrana I Made Sudiada, Ketua KPU Kabupaten Jembrana , I Ketut Gede Tangkas Sudiantara,Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana Pande Made Ady Mulyawan, bersama unsur dari Kodim 1617/Jembrana serta anggota tim dari instansi terkait lainnya. Bupati Artha menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan ketertiban agar tetap kondusif menjelang Pileg dan Pilpres khsusunya di Kabupaten Jembrana.   "Jelang pileg dan pilpres, saya harap seluruh tim terpadu serta KPU dan Bawaslu, selalu berkoordinasi untuk menjaga keamanan,ketertiban maupun proses pengawasan sampai saat pelaksanaan pemilu nanti” ujar Bupati Artha. Pihaknya juga berharap kesuksesan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali tahun 2017 lalu bisa dipertahankan. Saat perhelatan Pilgub Bali tersebut menurutnya Kabupaten Jembrana telah mendapat apresiasi karena tidak ada gejolak dimasyarakat serta sukses penyelenggaraan.  "Tinggal bagaimana kita mengawasi agar apa yg menjadi kesrpakatan bersama bisa terus ditegakkan.contohnya terkait pemasangan alat peraga kampanye.Mana yang boleh dan tidak harus dipatuhi.sosialisasinya juga terus dijalankan," ungkap Bupati Artha. Menurutnya juga, selain menjelang pemilu di Bali akan dihadapkan suasana perayaan Nyepi, diharapkannya akan lepas dari unsur politis jelang Pemilu tersebut.  Untuk itu diharapkan adanya pengamanan dari pihak keamanan serta pengawasan dari Bawaslu.  “Perlu disampaikan kepada masyarakat agar pelaksanaan Nyepi nantinya bisa terhindar dari unsur - unsur politis yang tentunya akan merugikan masyarakat terutama dalam pembuatan ogoh-ogoh agar tidak adanya unsur politis dalam pembuatannya," tandas Bupati Artha. Sementara Kapolres Jembrana Budi P Saragih menyambut baik himbauan Bupati Artha dalam upaya pengamanan menjelang Pemilu ini. Pihaknya pun mengaku akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait “Kami akan selalu menjaga keamanan menjelang pemilu di Jembrana, tentu akan terus berkoordinasi dengan bawaslu maupun pemerintah” kata Budi Saragih. Dalam mewujudkan pemilu damai dan situasi yang kondusif, Kapolres Jembrana juga menekankan perlunya sosialisasi yang terus menerus,dalam hal ini Bawaslu dan KPU terkait sosialisasi yang dilakukan caleg, parpol maupun pemasangan APK seperti tempat yang diperboleh dan yang dilarang sehingga tidak terjadi benturan dibawah. "Jangan sampai situasi yang sudah kondusif dimanfaatkan oknum tertentu dengan membesar besaarkan masalah ,membuat gaduh sehingga menjadi  viral dan berdampak merusak keamanan ketertiban," tandas Kapolres Budi P. Saragih. Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana,Pande Made Ady Mulyawan menyatakan terkait menjaga kondusifitas jelang pemilu 2019, pihaknya akan selalu berupaya melakukan pengawasan seteiap tahapan pemilu untuk mencegah adanya kecurangan sehingga berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban diwilayah Jembrana. “Bawaslu terus berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pileg dan pilpres di Jembrana agar tidak terjadi kecurangan ataupun hal - hal yang tidak diinginkan nantinya” tandasnya. 

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Ruang Aman Terenggut, Remaja di Buleleng Jadi Korban Kebejatan Berulang

balitribune.co.id | Singaraja - Duka mendalam menyelimuti Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun berinisial NH, harus menelan pil pahit setelah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tiga pelaku secara brutal dalam dua malam berturut-turut pada pertengahan Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.