Denpasar, Bali Tribune
Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali, mendatangi Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (28/4). Kedatangan BNN yang tanpa pemberitahuan tersebut, khusus untuk melakukan tes urine bagi ke-55 anggota DPRD Provinsi Bali. Sayangnya, tak semua wakil rakyat hadir pada kesempatan tersebut.
Dalam catatan Bali Tribune, sekitar belasan anggota DPRD Provinsi Bali tidak menjalani tes urine. Sebagian karena terlambat datang, dan sebagian lagi karena tidak berkantor. Adapun seluruh wakil rakyat yang kebetulan ada di Gedung Dewan saat kehadiran BNN, kompak menjalani tes tersebut.
“Memang sudah lama BNN bersurat, dan kita juga sudah jawab melalui surat bahwa kita siap dites. Soal waktu memang BNN yang tentukan, dan tidak perlu konfirmasi. Dan akhirnya, kali ini tes baru dapat dilakukan,” kata Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, yang dikonfirmasi usai tes urine tersebut.
Menurut dia, kehadiran BNN kali ini memang tanpa melalui pemberitahuan. Itu juga sebabnya, tak semua anggota DPRD Bali menjalani tes dimaksud. “Khusus yang hadir, semuanya menjalani tes. Sekitar 40 orang anggota dewan,” papar politisi PDIP asal Tabanan itu.
Ia menambahkan, sebelum tes urine dilakukan, dirinya bersama sejumlah anggota dewan menyampaikan keluhan kepada petugas BNN. Keluhan khususnya mengenai para wakil rakyat yang terbiasa mengonsumsi obat-obatan pada pagi hari, lantaran mengidap sakit tekanan darah tinggi hingga kencing manis.
“Sengaja kita sampaikan keluhan itu, sehingga bisa menjadi catatan petugas BNN. Jadi nanti mungkin hasil tes akan positif, tetapi bukan positif narkoba. Ini bukan berarti kami takut, tetapi agar tidak dipersepsikan salah,” tandas Wiryatama.
Tentang kapan hasil tes ini diketahui, Wiryatama mengatakan, hal itu menjadi kewenangan BNN Provinsi Bali. “Menurut BNN hasilnya segera diketahui. Kita tunggu saja, karena memang itu adalah kewenangan BNN,” tuturnya.
Sementara itu sejumlah anggota dewan yang belum menjalani tes urine, mengaku tidak mengetahui adanya tes tersebut. Mereka menepis spekulasi menghindari tes urine. Justru, pihaknya menghendaki agar tes tersebut dilakukan, sehingga tidak justru menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat.
“Saya pribadi sangat siap dites. Kita mendukung program BNN. Cuman kebetulan saja agak terlambat berkantor, sehingga tidak bisa lakukan tes urine,” kata anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali Komang Nova Sewi Putra, yang kebetulan belum hadir di Gedung Dewan saat tes urine dilakukan.
Ia berkomitmen kapanpun tes akan dilakukan, dirinya siap menjalankannya. “Ini memang murni karena tidak ada informasi. Kalau saja tahu, tidak mungkin kita menghindar. Ini sudah komitmen kami di lembaga dewan,” pungkas Nova, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali.
