Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Berbagai Dampak Pariwisata Massal, GIPI Bali Ajak Distribusikan Wisman ke Zonasi

Bali Tribune / RAMAI - Pada kenyataannya kunjungan wisatawan sebelum adanya wabah global atau Covid-19 pada awal tahun ini, pariwisata Bali memang tampak ramai.

balitribune.co.id | Denpasar – Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengajak semua pihak terkait baik pemerintah dan pelaku usaha pariwisata untuk tetap konsen pada grand design Bali dan mendistribusikan wisatawan mancanegara sesuai zonasi masing-masing. 

Dia mencontohkan, zonasi untuk alam dan konservasi ditetapkan di Bali Utara. Kemudian untuk destinasi budaya dan spiritual ke Karangasem. "Badung dengan akomodasi, lalu kami juga menargetkan destinasi kreatif pada 2025 nanti," ucapnya di Denpasar, Senin (9/3).

Dilanjutkan pria yang akrab disapa Gus Agung ini, sekarang pemerintah sedang memfokuskan pada devisa bukan kuantitas kunjungan. Dalam hal ini perlu untuk mengevaluasi dampak dari pariwisata massal di Bali. 

"Berbagai dampak, baik sosial budaya, lingkungan, hingga ekonomi. Semisal dampak sampah plastik, kemudian banyaknya budaya yang dikomersilkan dan terjadi kebocoran ekonomi," bebernya. 

Menurut dia, pada kenyataannya kunjungan wisatawan sebelum adanya wabah global atau Covid-19 pada awal tahun ini, pariwisata Bali memang tampak ramai. Namun tidak sebanding dengan devisa yang diperoleh, justru terjadi impor barang besar-besaran. 

Pariwisata massal ini juga berdampak pada kelangkaan air bersih juga telah dibahas dengan pemerintah. "Air di Bali cukup, namun sumber serapan untuk menangkap air ini yang kurang," kata Gus Agung. 

Selain itu Covid-19 yang mengguncang masyarakat global akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena telah menggoyang perekonomian dan pariwisata Bali hingga sejumlah negara. Pihaknya pun mengaku 

lelah membahas kasus tersebut yang muncul dalam beberapa waktu ini. 

"Memang dampak merebaknya virus ini, cukup memukul pariwisata Bali. Namun  insan pariwisata dan pelaku serta stakeholder harus move on mencari strategi solusi mengatasi hal ini," imbuhnya. 

Kata dia dengan demikian perlu membahas sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berkualitas. "Saya juga capek bahas Corona. Mari kita membahas bagaimana pariwisata Bali yang berkualitas," cetusnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.