Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKKBN Gelar Seminar Hasil Analisis Dampak Kependudukan

Seminar analisis dampak kependudukan tingkat Provinsi di Denpasar, Rabu (24/10).

BALI TRIBUNE - Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan stakeholder, mitra kerja dan instansi terkait tentang hasil analisis dampak kependudukan, perwakilan BKKBN provinsi Bali menggelar kegiatan seminar hasil analisis dampak kependudukan tingkat Provinsi di Denpasar, Rabu (24/10). Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pertambahan jumlah penduduk ditentukan oleh 3 faktir, antara lain kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.  Provinsi Bali sendiri, dengan jumlah penduduk  saat ini sekitar 4,2 juta orang mempunyai TFR (Total Fertility Rate) yang rendah, yaitu 2,1 anak per wanita usia subur (SDKI 2017). Di mana angka ini lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun Laju pertumbuhan penduduk di Bali cukup tinggi. “Tingginya Laju Pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali ini tidak hanya disebabkan oleh Angka kelahiran yang tinggi, tetapi adanya migrasi masuk yang sangat tinggi. Hal ini wajar, mengingat Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang banyak didatangi oleh para pencari kerja” Ujarnya. Tingginya Jumlah penduduk ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif. “akan menjadi positif jika penduduk yang besar mempunya kualitas yang bagus, sehingga kan menjadi modal pembangunan. Namun sebaliknya, penduduk besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan di berbagai sektor” tambah Sentana. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidu Provinsi Bali, Drs. I Made Teja menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar juga menimbulkan dampak yang negative bagi lingkungan, salah satunya adalah tentangn pengelolaan sampah. “Penduduk yang besar, maka jumlah sampah yang dihasilkan juga menjadi besar. Hal ini kalau tidak ditanggulangi akan menimbulkan masalah yang serius bagi lingkungan, seperti wilayah kumuh, banjir dan juga menjadi sumber penyakit. Sehingga pengendalian jumlah penduduk dengan pengaturan kelahiran merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya BKKBN” Ujarnya. Sementara Ketua Koalisi Kependudukan Daerah Bali, Prof. Dr. Ketut Sudibia, S.E., M.M. menyoroti maslah mobilisasi penduduk yang cukup tinggi di Provinsi Bali. Hal ini harus ditanggulangi secara bersama-sama untuk menghindari terjadinya dampak negatif di bidang kependudukan.

wartawan
Release
Category

Buka Sosialisasi Pemerintah Digital, Bupati Bangli: Bukan Lagi Pilihan, tapi Keniscayaan

Balitribune.co.id | Bangli -  Transformasi digital ditegaskan sebagai harga mati bagi Kabupaten Bangli. Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, secara resmi membuka Sosialisasi Pemerintah Digital di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli, Selasa (4/11/25).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata Menerima Sertifikat GIAHS Salak Sibetan

balitribune.co.id | ​Amlapura - Kabar baik bagi petani Karangasem dibawa langsung dari markas FAO di Roma, Italia. Salak Sibetan, melalui sistem Agroforestry-nya, resmi ditetapkan sebagai situs Warisan Sistem Pertanian Global (Global Important Agricultural Heritage System - GIAHS).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Meriahkan HUT Ke-16 Mangupura, Pemkab Badung Gelar Turnamen Mini Soccer Antar OPD

balitribune.co.id | Mangupura - Serangkaian menyambut HUT Ke-16 Kota Mangupura yang jatuh pada tanggal 16 Nopember 2025 dan HUT KORPRI Ke-54 tanggal 29 Nopember 2025, Bapor KORPRI menyelenggarakan Turnamen Mini Soccer antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Turnamen Mini Soccer ini juga sebagai ajang silaturahmi antar Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing OPD.

Baca Selengkapnya icon click

HUT Mangupura ke-16, Pemkab Badung Himbau Ucapan dengan Bibit Tanaman

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Kota Mangupura, Pemerintah Kabupaten Badung menggandeng berbagai pihak eksternal untuk berpartisipasi dalam kegiatan bertema "Rumaketing Taksuning Bhuana", yang bermakna Satukan semua potensi untuk membangun Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui APBD 2026, Tapi F-PDIP Badung Beri Catatan Soal Kemacetan, Sampah, dan Air Bersih

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal itu terungkap  pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (4/11).

Baca Selengkapnya icon click

Setujui APBD 2026, F-Golkar Badung Ingatkan Target Rp12,38 Triliun Berpotensi Meleset

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (4/11). Ranperda tersebut meliputi Rancangan APBD Badung Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.