Diposting : 4 May 2021 18:55
Bernard MB - Bali Tribune
balitribune | Singaraja - BKKBN terus menggenjot program Pendataan Keluarga (PK) untuk mencapai target secara nasional sebesar 75 juta penduduk sebagai sasaran pendataan. Namun sedikit kendala dialami petugas dalam melakukan pendataan, yaitu blank spot atau daerah yang tidak terjangkau sinyal.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Agus P Proklamasi tidak menampik terkait permasalahan blank spot yang terjadi di beberapa kawasan Kabupaten Buleleng mengingat daerahnya yang sebagian besar dikelilingi perbukitan. Namun pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak tim IT, baik pusat maupun Pemkab Buleleng. Berbagai upaya dilakukan untuk penanganan permasalahan tersebut demi tercapainya target yang sudah ditentukan. Pihaknya sudah mendapatkan solusi melalui sistem regional yang perlu dilakukan. Sehingga bagi petugas di lapangan harus melakukan pendataan tidak bisa melalui smartphone terlebih dahulu.
“Melalui formulir dulu, kalau lokasi ada sinyal baru dimasukan. Pemkab Buleleng juga membantu percetakan formulir sebanyak 167 lembar. Saya sangat apresiasi Bupati Buleleng memberikan percetakan untuk mendukung teman-teman secara langsung berkunjung,” ungkapnya seusai Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana Bersama Mitra Komisi IX DPR RI Tahun 2021 di aula kantor Perbekel Desa Sangsit, Singaraja, Senin (3/5/2021).
Plt. Deputi Bid Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN, DR Ir Dwi Listyawardani MSc, Dip, Com menyebut substansi kegitan ini tiada lain terkait pendataan keluarga dan penekanan kasus stunting di tanah air. Sampai saat ini, pendataan keluarga secara nasional targetnya sebanyak 75 juta penduduk, namun baru tercapai sekitar 27 juta keluarga yang masuk sistem data. Kegiatan ini juga diselipi dengan sosialisasi pencegahan Covid-19. Hal ini akan terus digenjot mengingat ketertinggalan yang terjadi akibat permasalahan teknis seperti blank spot.
“Termasuk di wilayah Kabupaten Buleleng, banyak yang masuk blank spot terutama di wilayah pegunungan.
Setelah berkoordinasi dengan Pemda Buleleng, sebagian besar wilayahnya sudah terkumpul hampir 100 persen, tinggal dientri saja," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana mengungkapkan, stunting merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo karena secara nasional stunting di Indonesia cukup tinggi.
Sehingga untuk di Bali sendiri kendati masih dibawah rata-rata nasional, namun cukup tinggi angka stuntingnya.
Mengingat stunting merupakan sesuatu permasalahan yang berbahaya bagi bangsa dan negara, maka perlu dilindungi dan diantisipasi bagi generasi muda agar tetap sehat.
"Hampir semua Kementerian menganggarkan dan memprogramkan penanganann stunting ini. Setelah melaksanakan rapat dengan pemerintah, harus ada yang mengkoordinir upaya penekanan stunting di masyarakat.
Nah, sekarang sudah ditunjukkan BKKBN sebagai koordinator dalam penanganan stunting. Sehingga nanti mudah memberikan reward. Kami di Komisi IX selalu mendukung kegiatan-kegiatan maupun program BKKBN demi suksesnya pelaksanaan tambahan sebagai koordinator masalah stunting,” ujarnya.
