balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.
Kondisi tersebut mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (6/7/2026).
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan rendahnya realisasi BTT akan menjadi salah satu fokus pembahasan legislatif. DPRD ingin memastikan apakah besarnya anggaran yang dialokasikan memang sesuai kebutuhan atau justru menunjukkan perencanaan yang belum optimal.
Menurutnya, BTT memang diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat, seperti bencana alam, kejadian luar biasa, maupun kondisi mendesak lainnya. Namun minimnya serapan tetap perlu dievaluasi agar penyusunan APBD ke depan lebih akurat dan tidak meninggalkan anggaran mengendap dalam jumlah besar.
"Belanja Tidak Terduga memang disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi. Namun demikian, kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap pengalokasian maupun realisasinya agar perencanaan keuangan daerah ke depan semakin akurat dan tepat sasaran," ujar Anom Gumanti.
Ia menegaskan pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya berhenti pada angka-angka serapan anggaran. DPRD juga akan mengukur efektivitas setiap alokasi belanja serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Rekomendasi itu diharapkan menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah, termasuk penyusunan anggaran Belanja Tidak Terduga agar lebih realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan riil daerah.
