Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buka Musrenbang RKPD Tahun 2024, Wabup Artha Dipa Minta Serius Rancang Program Pengentasan Kemiskinan

Bali Tribune/ BUKA - Wabup Wayan Artha Dipa buka Musrenbang RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2024.



Balitribune.co.id | Amlapura - Pengentasan Kemiskinan dan peningkatan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi perhatian serius Pemkab Karangasem. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa seusai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2024, di Gedung Sabha Prakerthi.

Dirinya meminta seluruh peserta Musrembang dapat berperan aktif, bersinergi dan berkolaborasi, berdiskusi memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2024. “Untuk itu diperlukan inovasi serta terobosan oleh semua pihak dengan mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga mampu menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang kita hadapi secara tepat dan cepat,” tegas Wabup Artha Dipa.

Hal ini juga untuk mendukung tujuan utama pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari indikator makro ekonomi suatu daerah. Indikator tersebut terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat pemerataan pendapatan (Gini Rasio). Wabup Artha Dipa juga mengungkapkan, kontribusi paling tinggi untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem berada pada sektor pertanian. Selanjutnya disusul oleh sektor transportasi pergudangan dan penyediaan akomodasi makan minum yang sebagai dampak dari aktivitas sektor pariwisata.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karangasem utamanya pada sektor pertanian dan pariwisata yang cukup memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya inovatif untuk mengoptimalkan potensi di sektor ini. “Apalagi melirik data yang di rilis BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini dikarenakan masih rendahnya produktivitas dan daya saing pertanian kita,” ujarnya.

Untuk itu, fokus pembangunan harus diarahkan mendorong dan mengoptimalkan kinerja sektor pertanian, terutama melalui komoditas unggulan setempat dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui hilirisasi. “Tentunya hal ini harus dilakukan secarater integrasi, lintas sektor didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang sektor pertanian dan pariwisata,” imbuhnya.

 Mengenai persentase kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2022, dikatakan, saat ini masih dilaporkan menduduki posisi tertinggi diantara 9 Kabupaten/Kota di Bali. Karakteristik penduduk miskin sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dengan penghasilan rendah, serta tingkat pendidikan yang rata-rata di bawah SMP, ditenggarai menjadi penyebab tingginya persentase kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Untuk itu, Wabup Artha Dipa mengajak seluruh komponen baik pemerintah dan swasta untuk bersama-sama secara serius berupaya  menyelesaikan permasalahan ini.

wartawan
AGS
Category

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.