Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Artha Tandatangani Komitemen Selenggarakan Mall Pelayanan Publik

Bali Tribune / Bupati Jembrana, I Putu Artha mendandatangi komitmen penyelenggaraan MPP dengan Menpan-RB, Tjahyo Kumolo

balitribune.co.id | Negara - Jelang diberoprasinya Mal Playanan Publik (MPP) Kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana, I Putu Artha menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahyo Kumolo di Aula Kantor Kemenpan RB Jakarta Selasa (10/3).

Penandatanganan komitmen wujud keseriusan proses pembangunan mal pelayanan publik di daerah yang sudah memulai pembangunan. Selain itu untuk memfasilitasi terjalinnya komunikasi, penyampaian informasi, diantara kabupaten/kota dalam proses pembangunan mal pelayanan publik. Selain Jembrana,  ada 48  kabupaten/kota lainnya  yang juga menyelenggarakan MPP di daerahnya.

Bupati Artha mengatakan penandatanganan dengan Menpan RB merupakan keseriusan Pemkab Jembrana untuk mewujudkan penyelenggaraan Mal pelayanan publik . Dengan MPP nanti nantinya pelayanan baik instansi di internal maupun instansi luar  vertikal lainnya akan terpusat. MMP menurutnya merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

“Mal Pelayanan Publik merupakan langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Acara hari ini  wujud  komitmen proses pelayanan , termasuk penganggarannya MPP  kedepan , “ papar Artha. Menurut Artha, banyak keuntungan adanya MPP salah satunya pelayanan menjadi lebih efisien. MPP di Jembrana akan mulai beroperasi tahun 2021 mendatang.

“Dari sisi pengurusan , bisa lebih cepat , termasuk memangkas alur  permohonan . Masyarakat juga dipermudah karena pelayanan  tersentral,” terangnya. Sementara Menpan RB  Tjahyo Kumolo mengatakan hingga tahun ini  telah hadir  24  MPP di Indonesia. Pihaknya mengapresiasi  komitmen dari pemerintah daerah serta senantiasa mendukung upaya-upaya percepatan pembangunan mal pelayanan publik.

“Kehadiran MPP diharapkan mampu menjawab kemudahan berusaha serta  untuk peningkatan investasi. Dengan bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, seperti DPM-PTSP, Badan Pertanahan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, PT PLN, dan dinas-dinas teknis terkait lainnya, proses penerbitan izin usaha akan semakin mudah, “  kata Tjahyo Kumolo.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana, I Komang Suparta mengatakan kesiapan MPP yang berlokasi di Jalan Udayana, Baler Bale Agung- Negara  terus dimatangkan. “Untuk fisik , tahun ini masuk tahap II meliputi  pengurugan halaman , pagar dan bangunan padmasana. fisik gedung  sudah dibangun pada tahap I  tahun lalu,” tandasnya.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.