Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Bentuk Tim Teknis Sengketa Lahan Pantai Jerman, Satpol PP Badung Memastikan Tidak Ada Aktivitas Proyek

IGAK Suryanegara

BALI TRIBUNE - Kasus sengketa lahan di Pantai Jerman mendapat perhatian serius Pemkab Badung. Setelah Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta turun memediasi antara pihak hotel Holiday Inn Resort Baruna Bali dengan masyarakat Kuta, aktivitas proyek di pantai tersebut mulai dihentikan. Namun, demikian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung terus melakukan pengawasan. Kepala Satpol PP Badung, IGAK Suryanegara, menyatakan, saat ini sudah tidak ada aktivitas proyek di lahan yang disengketakan oleh warga Kuta.  "Saat ini kondisi sudah kondusif. Tidak ada pergerakan, baik dari aktivitas proyek maupun masyarakat,” ujarnya, Minggu (20/1). Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dengan melibatkan aparat kecamatan, kelurahan dan desa adat Kuta. “Pengawasan dimaksudkan agar tidak ada aktivitas proyek yang memicu konflik,” kata Suryanegara. Untuk menyelesaikan sengketa lahan antara pihak hotel dan warga, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, telah membentuk tim teknis. Sebagai komando dalam tim teknis tersebut adalah Sekda Badung Wayan Adi Arnawa. Selaku ketua tim yang ditunjuk adalah Kadis PUPR Badung dengan anggota Kabag Hukum, Kadis Pariwisata, Asisten I, kepala Bagian Tapem, BPN (Badan Pertanahan Negara), Balai Wilayah Sungai Bali Penida dan Dinas Perizinan.  Sementara Kadis PUPR Badung, IB Surya Suamba, secara terpisah menyatakan bahwa untuk langkah pertama, tim akan mengkaji terkait batas-batas lahan kepemilikan Hotel Holiday Inn dan dasar kepemilikannya.  Hal itu dilakukan bersama dengan BPN dan unsur terkait lainnya, untuk kemudian barulah akan disampaikan seperti apa hasilnya. "Jadi besok (hari ini) mulai dilakukan pengumpulan data dan kajian, itu dilakukan sampai minggu pertama. Pada minggu kedua baru kepada proses pemutusan kepastian data. Setelah dua minggu, baru kita akan panggil pihak hotel," kata Surya Negara. Seperti diketahui, Jumat (18/1) lalu, Bupati Giri Prasta turun langsung memediasi sengketa lahan antara pihak hotel dan warga Kuta. Pada kesempatan itu, Giri Prasta mengimbau agar semua pihak menjaga kondusifitas Kuta.

wartawan
I Made Darna
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.