Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dapat Dana Pilkada Paling Minim, Bawaslu Jembrana Usulkan Hibah Lahan

Bali Tribune/ BERTEMU - Bawaslu Kabupaten Jembrana dan Bawaslu Provinsi Bali bertemu Bupati Tamba, Selasa (20/4P.
balitribune.co.id | Negara - Dengan anggaran paling minim, selama tahapan Pilkada Serentak 2020 Bawaslu Kabupaten Jembrana mengefektifkan efisiensi anggaran dalam melakukan pengawasan. Bahkan bisa mengembalikan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) ratusan juta rupiah. Kini lembaga pengawas pemilihan ini memohon hibah lahan.
 
Pada Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Kabupaten Jembrana mendapatkan dana hibah paling minim dibandingkan Bawaslu kabupaten/kota lainnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana Pande Made Ady Muliawan mengakui jika anggaran Pilkada Jembrana sangat minimalis jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Bawaslu Kabupaten Jembrana mendapatkan anggaran untuk fungsi pengawasan pemilihan hanya Rp4,5 miliar. Namun terkait realisasi pihaknya mengoptimalkan efisiensi.
 
Terhadap penggunaan anggaran selama pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Jembrana tersebut pihaknya mengaku melakukan berbagai inovasi. efisiensi. Seperti dalam implementasi di lapangan, sosialisasi dilakukan dengan berbasis non anggaran. “Meski demikian, dalam realisasinya kita maksimalkan  efisiensi tanpa mengurangi dari substansinya,” ungkapnya, Selasa (20/4). 
 
Namun  dengan efisiensi anggaran yang minim, pihaknya mengaku justru dapat mengembalikan sisa anggaran ke daerah. Sehingga pelaksanaan Pilkada di Jembrana yang minim anggaran menurutnya bisa menjadi refrensi untuk pelaksaan Pilkada kedepannya. "Dengan inovasi-inovasi selama pelaksanaan Pilkada itu kita mampu sisihkan sebesar Rp760 juta. Dengan pola seperti ini tentunya kedepan pelaksanaan Pilkada jembrana bisa dijadikan sebagai role model,” tandasnya. 
 
Selain menyampaikan realisasi penggunaan anggaran Pilkada, Bawaslu juga mengusulkan ke pemerintah daerah agar dapat dibatu hibah lahan. Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudita dan Ketut Sunadra saat bertemu Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna kemarin menyatakan, usulan bantuan hibah lahan ke Pemerintah Kabupaten Jembrana nantinya untuk lokasi pembangunan gedung perkantoran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana. Menurutnya, saat ini lokasi kantor maupun sarana dan prasarana yang ada dinilai kurang representative bagi sebuah lembaga permanen.
 
Bupati Tamba mengapresiasi kinerja Bawaslu sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada. Kendati menurutnya selama tahapan pelaksanaan Pilkada Jembrana tidak dipungkiri ada hal-hal kecil yang terjadi, namun dengan kinerja optimal Bawaslu situasi masyarakat bisa tetap kondusif. “Tentu kami sangat apresiasi pihak Bawaslu atas berlangsungnya Pilkada. Sebagai ajang demokrasi tentu ada hal-hal kecil terjadi dan itu sudah biasa terjadi. Meski demikian, sejak awal kehadiran kami adalah untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. 
 
Pihaknya secara prinsip menyetujui usulan hibah untuk lokasi pembangunan gedung perkantoran. Pihaknya sepakat agar Bawaslu Kabupaten Jembrana bisa memiliki gedung yang lebih representative dan mempersilahkan untuk dilakukan survey lokasi. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.