Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Datangi Satker KKP Jembrana, Edhy Prabowo Soroti Sejumlah Persoalan

Bali Tribune/ PENGOLAHAN - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo melihat langsung pengolahan hasil laut dan perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Jembrana Kamis kemarin.
Balitribune.co.id | Negara - Sejumlah persoalan menjadi sorotan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat medatangi Satuan Kerja (Satker) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ada di Jembrana Kamis (13/8). Ia menyoroti Kondisi PPN Pengambengan yang masih harus dibenahi hingga illegal fishing (pencurian ikan) yang semakin canggih.
 
Kendati ia menyebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan merupakan salah satu dari enam pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia, namun ia mengaku prihatin dengan kondisi PPN Pengambengan. “Kondisnya menyedihkan karena lima tahun kita tidak ada perbaikan di Pelabuhan. Jangan dulu bisacara soal penyerapan ikan dari nelayan, bagaimana mendaratkan ikan saja susahnya minta ampun.  Kedepan tidak ada lagi mendaratkan ikan harus berenang, harusnya ada alat yang disiapkan untuk mendaratkan ikan. Ini baru one day fishing, bagaiman kalau berbulan-bulan” ujarnya.
 
Ia pun mengakui kondisi dermaga di PPN Pengambengan tidak layak sehingga pihaknya akan menindaklanjuti untuk membangun PPN Pengambengan agar menjadi lebih optimal. Ia juga menyoroti keberadaan coolstorage yang belum optimal dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang kurang bersih. “Lahan kita dibantu  Kabupaten Jembrana tapi kita yang belum banyak membangun. Itu yang harus kita rapikan” jelasnya. Ia pun berkomentar terkait belum adanya BUMN yang didatangkan untuk menyerap dan menstabilkan harga ikan hasil tangkapan, “BUMN tidak sulit untuk mendatangkan” ujarnya.
 
Pihaknya menyatakan akan langsung menindaklanjutinya ke Perum Perikanan Indonesia (Perindo) maupun PT Perikanan Nusantara (Perinus), “PPN Pengambengan menjadi kunci setelah modernisasi Pelabuhan Benoa” jelasnya. Ia pun menyatakan seharusnya harga ikan di Jembrana tetap stabil walaupun produksinya melimpah karena permintaan dari pengalengan ikan di Jawa sangat tinggi, “Muncar, Banyuwangi kekurangan bahan baku dan sudah mengajukan ijin impor, tapi saya belum kasi ijin karena percaya daerah lain masih banyak yang bisa memenuhi kebutuhan ikan itu” jelasnya.
 
Persoalan tersebut menurutnya terjadi karena adanya masalah untuk mengaitkan antara produksi ikan dari nelayan yang melaut, pengangkutan hingga ke pabrik, “saya yakin dengan komunikasi yang saya bangun, tinggal nanti apakah BUMN atau perusahaan-perusahaan itu sendiri yang kesini” paparnya. Ia pun menyayangkan coolstorage di PPN Pengambengan yang kini belum di manfaatkan, “ikan kalau tidak terjual akan busuk sehingga nelayan kesulitan dan harga bisa dimainkan, tapi kalau dimasukan coolstorage walau tidak dijual langsung, maka ikan tidak akan busuk saat disimpan” jelasnya.
 
Saat mengunjungi salah satu radar pengawas di BROL, ia berharap  data ouputnya bisa dimanfaatkan untuk menjaga laut mengantisipasi pencurian ikan serta melihat data kebocoran minyak di laut, “nantinya juga kami minta untuk mengidentifikasi sumber sampah di laut dari mana” ujaranya. Ia menyebut ini merupakan langkah maju yang dimiliki indoensia, “kita jangan puas dan harus ditingkatkan kemampuannya karena melalui radar ini kami bisa menjaga laut kita dan melihat langsung kegiatan ditengah laut, agar dipertajam dan diperkuat untuk menjaga laut kita secara realtime” paparnya.
 
Pihaknya mengintruksikan jajaran PSDKP lebih mematangkan dan mempertajam pengawasan sehingga setiap saat bisa melihat kondisi laut Indonesia.  Terlebih menurutnya pencurian ikan kedepan tidak semakin mudah dihadapi, melainkan semakin tinggi modusnya. “Sudah ada satu kapal yang ditenggelamkan karena melawan, lari dan kabur. Jangan-jangan besok mereka membawa senjata berat. Tanggal 10 Agustus lalu kita kembali menangkap 3 kapal puresine. Saya sudah berkordinasi ke Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung agar tuntutannya diserahkan ke Negara cq KKP” tegasnya. 
 
Sedangkan pihaknya menyatakan kapal-kapal pencuri ikan yang ditangkap di perairan Indonesia dan tidak lagi ditenggelamkan akan dimanfatkan oleh kampus-kampus kelautan dan perikanan di Indonesia, “Kenapa harus ditenggelamkan dengan menghabiskan dana?.  Kondisinya masih bagus karena dari luar negeri kenapa kita tidak manfaatkan untuk dikasi untuk belajar ke sekolah-sekolah? Di Poltek Kelautan dan Perikanan Jembrana saja belum punya kapal latih penangkap ikan. Sampai sekrangan sudah ada 14 perguruan tinggi yang melihat kapal yang disita. Kita akan serahkan untuk pendidikan,” tandasnya. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.