balitribune.co.id | Mangupura - Belanja hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengalami pembengkakan pada tahun 2024. Belanja hibah yang awalnya di APBD induk 2024 dirancang sebesar Rp 1,4 triliun lebih naik menjadi Rp 2,5 triliun lebih pada RABPD Perubahan 2024. Kenaikan ini tentu menjadi perhatian karena di tahun politik belanja hibah bertambah sampai Rp1,1 triliun lebih.
Diketahui berdasarkan evaluasi Gubernur Bali, RAPBD Perubahan Badung 2024 dirancang sebesar Rp12 triliun lebih. Untuk pendapatan daerah dirancang sebesar Rp11,3 triliun lebih. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,2 triliun lebih.
Pendapatan transfer Rp1,1 triliun lebih, lain-lain pendapatan yang sah Rp3,9 miliar lebih. Total Sementara untuk belanja daerah Rp12 triliun lebih. Yakni, meliputi belajar operasi Rp7 triliun lebih. Rinciannya ada belanja pegawai Rp2,4 triliun lebih, belanja barang dan jasa Rp2 triliun lebih, belanja subsidi Rp6,4 miliar lebih.
Belanja hibah ini yang awalnya di APBD induk 2024 Rp 1,4 triliun lebih naik menjadi Rp 2,5 triliun lebih pada RABPD Perubahan 2024. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial malah mengalami penurunan. Yakni pada APBD induk 2024 Rp1,4 miliar lebih dan pada RAPBD Perubahan malah turun menjadi Rp939 juta lebih. Kemudian untuk belanja modal total Rp2,5 triliun lebih, belanja tak terduga Rp75 miliar, belanja transfer Rp2,4 triliun lebih. Total antara pendapatan daerah dan belanja daerah ada defisit Rp 7,3 miliar lebih.
Ketua DPRD Badung Sementara I Putu Parwata ditemui usai rapat Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Perintah Daerah (TAPD) Badung di Gedung Dewan, Rabu (11/9), menyatakan bahwa kenaikan belanja hibah ini karena kebutuhan masyarakat.
"Jadi, hibah kepentingan masyarakat dan kepentingan vertikal," ujarnya.
Parwata mengatakan, pihaknya harus berlaku adil dalam penyaluran hibah ini. "Baik yang vertikal dan masyarakat (bisa dapat hibah) sepanjang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata politisi PDIP ini.
Politisi asal Dalung Kuta Utara ini juga menyebut program Badung Angelus Buana yang dijalankan oleh Bupati Badung Giri Prasta itu juga masuk salah satu kategori program kegiatan dan belanja hibah.
"Kita tetap evaluasi secermat mungkin jangan sampai ada pelanggaran," tegasnya.
