Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Defisit Transaksi Berjalan Jadi Hambatan BI Pangkas Suku Bunga

Bali Tribune/ Deputi Gubernur BI, Mirza Adityaswara
balitribune.co.id | Jakarta - Defisit transaksi berjalan menjadi satu-satunya 'hambatan' yang harus diatasi sebelum Bank Indonesia menurunkan suku bunga. 
 
Dilansir dari bisnis.com, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara menuturkan ada tiga hal yang berpengaruh dalam penentuan kebijakan moneter bank sentral, yaitu inflasi, kebijakan bank sentral AS, dan defisit transaksi berjalan. 
 
Inflasi terkendali dalam level rendah sejak tahun 2015 hingga saat ini, sementara kebijakan suku bunga bank sentral AS ke depan sudah lebih jinak dibandingkan dengan 2018, sehingga dapat mendorong pergerakan aliran modal ke dalam negeri.
 
"Dari tiga faktor itu, tinggal satu faktor yang harus kita pantau dan itu penting untuk kebijakan moneter ke depan,"ungkap Mirza, selepas peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia (LPI), Rabu (27/3).
 
Menurut Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan harus pada kisaran 2,5% pada tahun ini. Untuk jangka menengah dan panjang, Mirza mengatakan reformasi struktural harus menjadi kunci utama. 
 
Seperti diketahui, defisit transaksi berjalan pada 2018 mencapai kisaran hingga US$31 miliar atau sekitar 2,98% terhadap PDB. Faktor yang memberatkan adalah impor barang modal untuk pembangunan infrastruktur yang mencapai US$6 miliar.  
 
Faktor kencangnya impor ini tidak diimbangi oleh pembiayaan defisit yang cakap dari aliran dana asing akibat normalisasi suku bunga di negara maju. Di sisi lain, hambatan ekspor datang dari harga komoditas yang rata-rata mengalami penurunan pada tahun lalu. 
 
Ekonom PT Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro menuturkan bank sentral masih perlu berhati-hati dalam menurunkan suku bunga. Pasalnya, bayang-bayang pelemahan ekonomi global membayangi. 
 
"Yang perlu diwaspadai Bank Indonesia dalam menentukan arah suku bunga yaitu hal-hal seperti sudden reversal yang bisa terjadi tahun 2019 ini," ujar Satria. Rabu (27/3).
 
Pada awal minggu ini, Senin (25/3), pasar saham anjlok diikuti oleh pelemahan berbagai mata uang, termasuk rupiah, serta penguatan dolar indeks dan imbal hasil US Treasury meningkat. Semua terjadi hanya karena sentimen data ekonomi global yang menunjukkan performa buruk dari ekonomi besar, seperti Jerman, Perancis dan lain sebagainya.
 
Hal ini, kata Satria, mengingatkan kondisi pada 2007 ketika Federal Resevere menurunkan suku bunga dan BI ikut merespon dengan penurunan. Namun, penurunan BI rate saat itu tidak bertahan lama karena kekhawatiran terjadi setelah investor mulai mencari safe haven di tengah mulai bergejolaknya resesi ekonomi. 
 
"Jadi penurunan suku bunga dalam jangka pendek, kalau situasi ekonomi globalnya tidak pasti dan ekspor outlooknya kurang bagus serta ketidakpastiannya tinggi akan sangat sulit," tegasnya.  
wartawan
Hans Itta
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.