Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Desak Tambah SMP Negeri di Kuta Utara, Komisi IV Usulkan Tambah Rombel di SMPN 3 Kuta Utara

AAN Ketut Agus Nadi Putra

BALI TRIBUNE - Komisi IV DPRD Badung mendesak pemerintah daerah setempat menambah sekolah negeri baru untuk tingkat SMP (sekolah menengah pertama) di wilayah Kecamatan Kuta Utara. Pasalnya, SMPN yang ada saat ini tidak mampu menampung jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) yang ada. Praktis, saat ini diperkirakan hampir 500an tamatan SD di wilayah tersebut belum tertampung. Disisi lain, para orang tua murid mulai ramai “menggruduk” aparat desa dan Kaling untuk meminta kepastian sekolah. Para aparat desa dan Kaling di Desa Canggu, Desa Tibu Beneng dan Dalung bahkan mengadukan kesulitan mencari sekolah ini ke sejumlah wakil rakyat yang ada di Kuta Utara. Komisi IV yang menerima keluhan ini pun kembali mendesak pemerintah segera menindaklanjuti kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini. Pasalnya, di Kuta Utara siswa di wilayah zonasi juga masih banyak yang belum tertampung. “Terus terang masih banyak anak-anak kita di Kuta Utara yang belum dapat sekolah (SMPN, red). Mereka sampai mendatangi kepala desa dan Kaling untuk urusan ini, tapi tidak ada solusi. Dan, anak-anak ini kebanyakan berada di  jalur zonasi, tapi karena kuota zonasi terbatas sehingga mereka tetap tidak dapat sekolah,” ungkap AAN Ketut Agus Nadi Putra selaku Ketua Komisi IV DPRD Badung, Kamis (29/6). Selaku wakil rakyat, politisi asal Kerobokan ini pun menyayangkan kisruh PPDB ini kembali terulang. Menurut dia, mestinya pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung jauh-jauh hari sudah menghitung kebutuhan sekolah. “Kalau memang pakai zonasi, mestinya semua anak dizonasi itu tertampung. Tapi, buktinya kan tidak. Nah, ini kami minta ada solusi. Salah satunya adalah menambah sekolah baru,“ kata Nadi Putra. Berdasarkan laporan aparat desa dan Kaling, kebanyakan siswa yang tidak dapat sekolah berada di tiga desa, yakni Desa Dalung, Tibu Beneng dan Canggu. Di Kuta Utara saat ini hanya ada 3 SMP Negeri. Yaitu, SMPN 1 Kuta Utara, SMPN 2 Kuta Utara dan SMPN 3 Kuta Utara. Untuk SMPN 3 Kuta Utara adalah sekolah baru yang masih satu atap dengan bangunan SD di wilayah Kerobokan Kelod. Sebagai sekolah baru, SMPN 3 Kuta Utara dipersiapkan menampung 4 rombongan belajar (rombel). Nadi Putra pun mengusulkan jumlah rombel di SMPN 3 Kuta Utara ditambah dari 4 menjadi 6 rombel. “Khusus untuk tahun ini, SMPN 3 Kuta Utara harus dioptimalkan. Tambah, lagi 2 kelas sehingga menjadi 6 kelas. Ini pun sebenarnya belum bisa menampung semua,” terang Nadi Putra. Tapi, untuk tahun depan politisi Partai Golkar ini mendesak agar ada tambahan SMPN baru di perbatasan Tibu Beneng dan Canggu. Dengan begitu, dua desa itu yang tidak kecipratan jatah zonasi tahun ini bisa tertampung. “Harapan kami tahun depan SMPN 3 Kuta Utara harus sudah punya gedung sekolah tersendiri. Kemudian, di perbatasan desa Tibu Beneng dan Canggu harus  dibuatkan lagi satu sekolah baru. Untuk sementara gunakan saja gedung SD, yang penting anak-anak kita semua tertampung,” tukasnya.

wartawan
I Made Darna
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.