BALI TRIBUNE - Barkaca pada tahun sebelumnya, selalu terjadi kisruh saat penerimaan siswa baru. Karena sistem zona lokasi terkadang jadi hambatan siswa untuk masuk sekolah tertentu.  Perlukah, Badung menambah gedung sekolah baru ? Dewan Badung mendesak pemerintah segera menyiapkan tambahan gedung baru di sejumlah sekolah menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pasalnya, bila berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, tiap PPDB pasti terjadi kekisruhan lantaran sulitnya mencari sekolah. Terlebih dengan diberlakukannya sistem zonasi, gedung dan sarana prasarana sekolah lainnya di tiap wilayah harus lengkap. “Untuk persiapan PPDB, biar tidak terjadi kekisruhan lagi harus dari sekarang dilakukan sosialisasi perekrutan siswa,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Badung AAN Ketut Agus Nadi Putra di gedung dewan, Kamis (5/4). Bila mengacu sistem penerimaan siswa sebelumnya, yakni dengan menggunakan  sistem zonasi, maka pemerintah  wajib menyiapkan tambahan gedung sekolah. Sebab, jumlah siswa dengan ruang belajar sangat tidak memadai. “Tambahan gedung ini sangat diperlukan biar masyarakat tidak kisruh karena sulit mencari sekolah,” imbuhnya. Jika sarana prasarana dan infrastruktur sekolah tidak siap, politisi Partai Golkar ini justru menyarankan agar dalam tidak memberlakukan sistem zonasi. “Tapi kalau bisa jangan menggunakan sistem zonasi lagi, Kami ingin semua siswa berhak untuk sekolah dimana yang dia inginkan, jangan ada pengkotak-kotakan sekolah lagi,” pinta politisi yang kerap disapa Turah Tut ini. Sejauh ini, ia menyebut Badung belum siap menerapkan sistem zonasi. “Di Badung, kami rasa belum siap (menerapkan sistem zonasi). Karena ada siswa tidak dapat sekolah harus melabrak aturan biar bisa sekolah,” jelasnya. Turah Tut justru menilai sistem lama yakni dengan tiga jalur penerimaan, yaitu berdasarkan nilai UN, jalur prestasi serta siswa miskin lebih baik dari sistem zonasi. “Sistem lama justru menurut kami lebih baik dari sistem zonasi. Jadi kalau bisa kami usulkan pakai sistem lama,” katanya. Namun jika harus menerapkan sistem zonasi, maka pemerintah wajib menambah gedung terlebih dahulu.  “Tapi kalau harus pakai sistem zonasi ya, gedung sekolahnya harus ditambah,” tegas Turah Tut.