Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Usulkan Penurunan Tipe Rumah Sakit

PEMANTAUAN - Komisi I DPRD Bangli melakukan pemantauan layanan disalah satu poli di RSU Bangli, Jumat (12/10).

BALI TRIBUNE - Dewan mengusulkan adanya penurunan status RSUD Bangli dari tipe B menjadi tipe C. Selain itu ada pula usulan untuk pengalihan puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Hal ini menguak pasca diberlakukan sistem rujukan berjenjang sistem dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Komisi I DPRD Bangli mengecek kondisi RSU Bangli pasca terjadinya penurunan jumlah pasien dan melakukan pemantauan di layanan poli klinik, Jumat (12/10). Ketua Komisi I DPRD Bangli Satria Yudha menyampaikan jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Dari koordinasi tersebut diketahui RSU Bangli bahwa telah terjadi penurunan jumlah pasien yang cukup signifikan setelah diberlakukanya sistem  rujukan berjenjang, dari puskesmas, rumah sakit tipe C, kemudian ke tipe B dan RSU Bangli sendiri ada di tipe B. “Yang menjadi persoalan adalah pelayanan bagi para pasien, pasien ini harus mencari rumah sakit tipe C, untuk di Bangli ada satu rumah sakit tipe C, jika penuh pasien tentu harus keluar kabupaten,” ungkapnya. Terkait kondisi ini pihaknya mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah, terlebih lagi ada rencana untuk universal healt coverage (UHC). “Beberapa waktu lalu kami sempat menggelar rapat dengan forum perbekel, dimana di desa juga menganggarkan dana kesehatan. Jangan sampai dana dari desa dan pemerintah kabupaten justru larinya keluar,” sebutnya. Di sela-sela kegiatan pihaknya mengatakan, beberapa hal yang menjadi persoalan yakni RSU Bangli yang notabene tipe B namun tarif yang diberlakukan masih tarif untuk kelas C. “Ini menjadi pertanyaan, tibe B tapi tariff tipe C, sejatinya apa yang dikejar rumah sakit?”ujarnya.   Dikatan jika dewan mengusulkan agar di Bangli dibangun rumah sakit tipe D, dan atau pemerintah menurunkan kembali tipe rumah sakit dari B ke C. “Seperti yang kami sampaikan, RSU Bangli sudah tipe B tapi tari masih tipe C, kalau seperti itu, sebaikanya turun tipe saja agar bisa melayani masyarakat Bangli dengan optimal,” terangnya. Komisi I DPRD Bangli I Nengah Darsana mengatakan untuk mengalihkan puksesmas menjadi rumah sakit tipe D, tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. “Memang anggaran tidak sedikit, kemudian ada ketentuan yang dipenuhi untuk bia menjadi rumah sakit tipe D. Maka dari itu perlu dipertimbangkan kembali, jika tidak mampu membangun rumah sakit tipe D/C, pilihanya turunkan tipe RSU Bangli saat ini dari tipe B menjadi C,” sambungnya. Kata Darsana akan ada resiko yang harus ditanggung jika ada penurunan status, yakni jumlah wadir dikurangi. “Harus ada pengurang wadir tersebut. Namun ini akan kami bahas kembali, untuk mendapat penyelesaian terbaik,” imbuhnya. Kemudian, Humas dan Pemasaran RSU Bangli, Ni Nyoman Purnamawati, mengatakan untuk tarif yang diberlakukan di RSU Bangli masih mengaku pada Pergub 60 tahun 2011. “Masih perbup yang lama, namun hal ini sejatinya sudah dibahas dan sedang dirancang,” ungkapnya. Kemudian saat didesak oleh pihak dewan terkait lama rancangan perubahan tariff, Nyoman Purnamawati mengatakan lamanya proses karena mempertimbangan kondisi masyarakat Bangli, jika tariff terlalu mahal maka akan memberatkan. Kabid Pelayanan Medik RSU Bangli, I Wayan Pariasta mengungkapkan untuk penurunan pasien dilayanan poli mengalami penurunan hingga 50 persen. “Sejak diberlakukan aturan baru dari BPJS Kesehatan, rujukan dengan sistem online mulai terjadi penurunan jumlah pasien. Untuk rujukan online tersebut akan terlihat rumah sakit rujukanya. Semisal di rumah sakit tipe C penuh, baru akan terbuka untuk rumh sakit tipe B,” terangnya Pihaknya menambahkan pada layanan UGD mengalami peningkatan, dimana pasien semestinya tidak diharuskan untuk masuk UGD justru masuk. “Berbagai asalan, seperti dokter keluarga tutup,” imbuhnya.   

wartawan
Agung Samudra
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.