Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dicari, Pemimpin yang Negarawan dan Visioner

kampanye
SIMAKRAMA – Suasana simakrama gubernur dengan masyarakat mengangkat topik Mencari Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018-2023, di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Sabtu lalu.

BALI TRIBUNE - Bali membutuhkan sosok negarawan yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya masa depan generasi muda. Selain itu, pemimpin ke depan juga diharapkan punya visi yang jelas dalam menyikapi perubahan yang terjadi begitu cepat. Harapan itu mengemuka pada pelaksanaan Simakrama Gubernur dengan masyarakat yang berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (7/4). Seperti pelaksanaan sebelumnya, Simakrama masih mengusung tema yang sama yaitu  ‘Mencari Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018-2023’. Hanya saja, dalam pelaksanaannya kali ini, hadir sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, pariwisata dan tokoh pemuda. Dalam arahan singkatnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyampaikan tema ini sangat relevan mengingat saat ini proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 tengah berlangsung. Secara khusus, Ia kembali menyinggung dinamika yang terjadi di tingkat lokal, nasional hingga internasional yang berubah begitu cepat. Menurutnya, hal itu akan sangat berpengaruh pada kepemimpinan dalam periode lima tahun ke depan. Kata Pastika, apa yang dihadapi gubernur lima tahun ke depan, akan sangat berbeda dengan yang dihadapinya selama hampir sepuluh tahun memimpin Bali. Menyikapi hal ini, Pastika berpendapat bahwa sosok pemimpin Bali ke depan harus punya program yang visioner dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat. Sementara pengamat politik dan akademisi Dr. I Nyoman Subanda berpendapat, sosok pemimpin yang ideal adalah sosok negarawan. "Kalau politikus berpikir untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan sosok negarawan akan berpikir untuk kepentingan next generation," ujarnya. Pemimpin Bali ke depan, ujar Subanda, harus lebih banyak melaksanakan program yang memikirkan masa depan generasi muda. “Sikap kenegarawanan itu telah ditunjukkan oleh Pak Pastika dengan membangun SMAN/SMKN Bali Mandara. Saya harap ke depan lebih banyak lagi dibangun sekolah sejenis yang sudah terbukti mampu mengangkat derajat anak-anak dari keluarga miskin,” imbuhnya. Selain berpikir tentang next generation, sosok pemimpin harus jujur dan berintegritas. "Kita butuh pemimpin, bukan penguasa. Sosok pemimpin akan selalu hadir untuk memecahkan masalah yang dihadapi rakyat," tandasnya.Menambahkan penjelasan Subanda, Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi Bali, I Dewa Agung Christos Sugandha Putra, S.Sos berpendapat pemimpin ke depan harus paham manajemen birokrasi, ideologi dan kenegarawanan. Pendapat lain disampaikan tokoh media Emanuel Dewata Odja alias Edo dan Bagus Sudibya selaku praktisi pariwisata. Edo menyinggung pentingnya edukasi politik agar masyarakat tak  menentukan pilihan hanya karena rasa tapi betul-betul paham dengan program yang ditawarkan. Selain itu, Ia juga mengingatkan agar masyarakat beorientasi memilih pemimpin yang jauh dari potensi konflik. Sedangkan Bagus Sudibya menilai, kualitas kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin dalam merealisasikan janji-janji kampanye. Selain itu, dia mengharapkan pemimpin ke depan mampu membangun koordinasi yang lebih baik dengan seluruh kabupaten/kota. Selain paparan dari sejumlah tokoh, peserta simakrama juga mengemukakan berbagai pendapat terkait dengan sosok pemimpin Bali periode lima tahun mendatang. Made Arjaya menyampaikan harapan agar pemimpin ke depan meneruskan perjuangan mewujudkan konsep one island management. Menyusul Ketut Wenten Ariawan yang mengingatkan agar gubernur dan wakil gubernur terpilih harus mampu memenuhi janji kampanye. Lanang Sudira dan Ketut Marja Abbas yang bicara berikutnya ingin pemimpin yang memberi perhatian pada pelestarian hutan mangrove dan serius dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.

wartawan
Redaksi
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.