Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan Beberkan Peran Pemerintah Provinsi

Bali Tribune / pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan
balitribune.co.id | Makasar - Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kelebihan yaitu tidak pernah kekurangan pangan karena didukung oleh iklim sektor barat dan sektor timur serta peralihan. Hal ini disampaikan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Hasnawaty Habibie di Makassar, Kamis (7/7) saat menerima kunjungan Sekretaris DPRD Provinsi Bali (Sekwan), Gede Suralaga bersama Forum Wartawan DPRD (Foward) Provinsi Bali untuk melakukan studi banding. 
 
"Kalau musim hujan di sektor barat, sektor timur kering, jadi selalu ketersediaan pangan itu tersedia setiap saat dan ada peralihan. Diperalihan itu senantiasa ada hujan. Itulah kelebihan Sulawesi Selatan di dunia. Tidak ada tempat lain seperti itu," ucapnya. 
 
Hasnawaty Habibie mengatakan, Sulawesi Selatan terkenal sebagai lumbung pangan nasional karena mengalami kelebihan produksi 2 juta ton beras per tahun. Begitupun jagung, sejak tahun 2017 bisa mencapai lebih kurang 1 juta ton. "Itu merupakan pencapaian dan kita berada di empat nasional (beras) dan lima nasional untuk jagung untuk saat ini," bebernya.
 
Lebih lanjut ia menuturkan, pada saat pandemi Covid-19, program-program yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan menyentuh langsung ke masyarakat yaitu Pekarangan Pangan Lestari. "Kami juga ada program Pertanian Keluarga. Di situ disentuh oleh daerah-daerah yang rawan pangan. Bagaimana daerah-daerah rawan pangan bisa menjadi tidak rawan lagi," jelas Hasnawaty Habibie.
 
Program lainnya adalah Toko Tani Indonesia yang dikenal dengan Pasar Mitra Tani. Hal ini merupakan program untuk menstabilitas harga di pasaran. "Jadi, di situ harga-harga yang memang cukup tinggi di pasaran. Di Pasar Mitra Tani ini dijual lebih rendah dari pasar. Karena memutus rantai pasok, langsung dari petani ke Toko Tani Indonesia," imbuhnya.
 
Lantas bagaimana Pemerintah Sulawesi Selatan membantu menyalurkan stok yang ada? Kata dia, semenjak beberapa tahun terakhir, pemerintah provinsi membantu kabupaten-kabupaten penghasil cabe dan bawang menyalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan bumbu dapur tersebut. "Untuk beras kita sudah ada di mana-mana khususnya di Papua, Kalimantan dan lainnya," cetusnya.
 
Ia membeberkan, produk pertanian di provinsi ini diberdayakan oleh hotel-hotel 
Di Sulawesi Selatan. "Khusus untuk pangan lokal ada instruksi dari gubernur ke hotel-hotel agar memanfaatkan pangan lokal sebagai salah satu menu yang disajikan," ungkapnya. 
 
Pemerintah provinsi setempat mengupayakan produk pertanian dari petani yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya pangan segar seperti buah dan sayuran bisa mendapat jaminan mutu. "Kami di Sulawesi Selatan ada UPT yang menangani terkait Sertifikasi Jaminan Mutu. Artinya produk yang ada itu sudah dijamin keamanannya. Kami juga ada Lembaga Sertifikasi Organik (LSO)," tutupnya.
wartawan
YUE
Category

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.