Diposting : 21 May 2016 10:18
redaksi - Bali Tribune
PDAM
I Gede Baktiyasa saat digelandang ke Lapas Karangasem Jumat kemarin.

Amlapura, Bali Tribune

Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura akhirnya menahan Direktur PDAM Karangasem, I Gede Baktiyasa dengan berbagai petimbangan. Baktiyasa yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengangkatan lima karyawannya untuk menjadi pegawai tetap di PDAM Karangasem itu, sempat diperiksa selama hampir tiga jam oleh penyidik Kejari Amlapura, namun secara tiba-tiba Baktiyasa langsung ditetapkan penahanannya pada Jumat (20/5).

Penahanan Gede Baktiyasa sontak membuat ketiga penasihat hukum yang mendampinginya masing-masing I Made Somia Putra SH, I Made Suka Ardana SH, dan AA Anom Wedaguna SH, kaget. Meski sempat mempertanyakan keputusan penahanan kliennya itu kepada penyidik, namun ketiga penasihat hukum tersebut tidak bisa berbuat banyak selain menerima penetapan penahanan klien mereka itu lantaran itu merupakan kewenangan penyidik.

“Ya kami kaget saja, karena tiba-tiba klien kami langsung ditahan. Kami mengira akan ada pemeriksaan lagi terhadap klien kami tapi tadi (Jumat kemarin,red) katanya pemeriksaan terakhir dan langsung ditahan,” keluh AA Anom Wedaguna kepada wartawan kemarin.

 Penjelasan penyidik terkait penahanan kliennya itu pun dinilainya sangat normatif, di antaranya untuk memudahkan pemeriksaan, agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti dan alasan lainnya. “Karena itu sudah menjadi kewenangan penyidik yang kami tidak bisa berbuat banyak,” sebutnya.

Lantas apakah pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan untuk Baktiyasa? Dilempar pertanyaan seperti itu, Anom Wedaguna sedikit tak bersemangat dengan mengatakan jika untuk kasus korupsi biasanya penangguhan penahanan akan sangat sulit dikabulkan

 “Kalian kan tau, kalau untuk kasus korupsi sangat sulit untuk dapat penagguhan penahanan?” tanggapnya, sebari menegaskan jika pihaknya akan tetap mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya kendati itu sangat kecil dikabulkan oleh Kejari. Dan jika itu tidak bisa, pihaknya mendorong kepada Kejari agar mempercepat pelimpahan berkas perkara kliennya itu ke Pengadilan Tipikor Denpasar agar segera disidangkan.

Dipihak lain, Kasi Pidsus Kejari Amlapura, Bekti Wicaksono SH atas seizin Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Amlapura, Ivan Jaka Marsudi SH, kemarin menegaskan jika penahanan tersangka Gede Baktiyasa dilakukan atas perintah pimpinan dengan berbagai pertimbangan di antaranya agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti, untuk memudahkan pemeriksaan dan untuk melindungi para saksi dari intimidasi.

 Sebab menurutnya pelindungi para saksi inilah yang cukup berat, kendati sampai saat ini dari 18 saksi yang ada belum ada laporan ada saksi yang mendapat intimidasi dari oknum tertentu. “Sejauh ini memang belum ada saksi yang diintimidasi, namun langkah ini sebagai antisipasi agar itu tidak terjadi,” tandasnya.

Dijelaskannya, Baktiyasa sendiri akhirnya ditahan setelah beberapa kali diperiksa antara lain tiga kali diperiksa sebagai saksi dan dua kali diperiksa sebagai tersangka.”Kami akan mempercepat proses kasus ini untuk segera bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Denpasar untuk bisa disidangkan,” pungkasnya.

 Terkait dengan penahanan Direktur PDAM ini sebagai tersangka, Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri saat dikonfirmasi oleh wartawan kemarin mengaku belum menggetahui secara persis soal penahanan yang bersangkutan karena baru mendapat informasi dari wartawan. “Belum ada pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Amlapura kepada kami,” ujarnya.

 Pihaknya mengharapkan semua pihak menerapkan asas praduga tidak bersalah, dan terkait penahanan yang bersangkutan sebagai tersangka itu jangan sampai mengganggu pelayanan dan aktivitas di PDAM Karangasem. “Pelayanan PDAM sangat vital bagi masyarakat jangan sampai terganggu, nanti kita akan bahas karena ada aturan dan mekanisme tersendiri dan kita akan lihat dulu,” paparnya.

 Artinya apakah pergantian Direktur PDAM itu harus menunggu hingga ada kekuatan hukum tetap atau bagaimana itu akan dibahas dalam rapat yang akan segera dilaksanakan. Sementara itu Gede Baktiyasa sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pada Kamis (28/4) lalu, dalam kasus ini Gede Baktiyasa yang juga mantan pengacara ini diduga kuat melakukan pemerasan dan gratifikasi terhadap lima orang karyawannya untuk bisa diangkat menjadi pegawai tetap di PDAM. Padahal dari prosedur masa kerja semestinya kelima karyawan itu sudah berhak dan layak untuk diangkat sebagai pegawai tetap karna sudah mengabdi selama puluhan tahun, tapi tersangka meminta sejumlah uang kepada kelima karyawannya itu agar bisa diangkat sebagai pegawai tetap.

 Berdasarkan keterangan dari 18 orang saksi yang diperiksa penyidik, termasuk kelima saksi korban, tersangka menerima uang yang jumlahnya mencapai Rp. Rp 155 juta, dimana masing-masing karyawan yang dimintai uang dengan jumlah bervariasi yakni antara Rp. 35-50 juta.