Balitribune.co.id | BANGLI - Rencana lelang yang dilakukan pihak BPR Kerta Warga atas lahan yang diatasnya berdiri banguan Pura Bukit Gegelang, di wilayah Pondokan Kumbuh, Dusun Galiran, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Bangli, membuahkan hasil. Dalam pertemuan yang difasilitasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bangli dan dihadiri Bendesa Agung Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet ini, di sekretariat PHDI, Bangli, Kamis (3/10), disepakati lahan tersebut dilelang,
Dalam pertemuan tersebut, Direktur BPR Kerta Warga Ida Ayu Juliati mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 masuk pengajuan pinjam ke BPR Kerta Warga dari salah satu warga di Banjar Tegalah. Warga tersebut mengajukan pinjaman dengan anggunan sertifikat tanah hak milik atas nama perorangan dengan luas tanah 79 are. Setelah dilakukan survai, pihak BPR kemudian mengeluarkan kredit sebasar Rp 400 Juta. Sesuai dengan prosedur, pihak BPR telah memasang hak tanggungan atas anggunan tersebut. Menurut Ida Ayu Juliati bahwa dari keluarnya kredit tersebut, pihak peminjam tidak memenuhi kewajibanya. “Kredit cair pada Bulan Oktober 2015, sudah tiga tahun tidak dijalankan kewajibanya,” ujarnya.
Sejatinya pihak Bank sudah sempat menelusuri keberadaan dari peminjam, namun tidak sempat bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Sementara itu, terkait pelelang lahan, Ida Ayu Juliati mengatakan bahwa hal ini sudah dibahas secara matang dengan jajaran direksi, termasuk sudah melakukan pemberitahuan kepada pengempon pura. Dalam pembahasan di iternal BPR, hasilnya lahan tersebut tetap dilelang, tetapi nantinya lahan yang di atasnya berdiri bangunan pura dan akses jalan menuju pura tidak dihitung. “Lahan ini merupakan satu kesatuan, tetapi nanti lahan pura dan akses jalan sekitar 9 are akan dibebaskan. Jadi pelalang akan membayar sesuai luas lahan. Kemudian lahan pura dan akses jalan agar bisa disertifikatkan oleh pengempon pura,” ujarnya.
Sementara itu, Bendesa Agung Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet mengaku kaget dengan kondisi ini, dimana pihaknya menyebutkan sudah ada kekeliruan, dimana pura Bukit Gegelang yang diempon 42 KK dan pelaba diatasnamakan pribadi. Menurutnya, pura sejak dulu sudah mempunyai subyek hukum sebagai hak atas tanah. “Tidak ada lagi lahan pura atau adat atas nama pribadi,” sebutnya.
Pihaknya juga mengatakan, ketika proses pensertifikatan lahan ada kesalahan. “BPN-nya salah menyertifikatkan atas nama pribadi, kemudian pribadi yang mengannggunkan juga punya niat tidak bagus, BPR juga tidak awas saat melakukan verifikasi karena disana ada pura, sehingga sekarang timbul masalah,” ujarnya.
Namun demikian, kini dari pihak BPR, pengempon pura sudah ada etikad baik dan paham bahwa pura tidak bisa dijadikan obyek lelang. Saat ini sudah ada jalan keluar, yang mana disepakati untuk lelang. “Nanti pihak bank akan membuat perjanjian dengan pemenang lelang, bahwa yang akan disertifikatkan tidak termasuk pura dan akses jalan. Jadi pemenang lelang sudah tahu hak-haknya, entah 70 are atau 60 are. Setelah lelang lahan disertifikatkan, begitu juga lahan pura dan aksesnya akan disertifikatkan oleh pengempon,” harapnya.
Di sisi lain, ketika nantinya tidak ada yang melelang, maka bank segera mengadakan sita jaminan. Kemudian bank akan memberikan lahan pura dan akses jalan tersebut. “Alangkah baiknya, kalau pengempon pura yang melelang dengan harga minimum. Pengempon pura diberikan prioritas sebagai peserta lelang. Saya kira tidak akan ada komplain kalau pengempon pura yang diberikan lelang,” sebutnya.
Kelian Pura Bukit Gegelang I Nyoman Sudana mengungkapkan bahwa pihaknya akan membicarakan kepada pengempon pura terkait pelelangan tersebut. (*)
wartawan
Agung Samudra
Category
