Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dispar Bali Soroti Wacana Pembatasan Kendaraan Luar Pulau Jelang Libur Nataru

Bali Tribune / Kadis Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun.

balitribune.co.id | TabananMenjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dinas Pariwisata (Dispar) Bali mulai menyoroti wacana pembatasan kendaraan berpelat nomor luar Bali. Kepala Dispar Bali, Tjokorda Bagus Pemayun, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Bali untuk memastikan tata kelola kendaraan berjalan baik. 

"Kami membaca pemberitaan di media bahwa ada harapan dari anggota dewan untuk mengatur kembali kendaraan berpelat luar Bali. Tujuannya agar kemacetan yang sering terjadi bisa diminimalkan," ujarnya, saat ditemui di kawasan wisata Jatiluwih, Tabanan, Senin (9/12). 

Tjok Pemayun menekankan, meski pembatasan kendaraan luar Bali menjadi perhatian, kebijakan ini memerlukan kajian yang matang. Koordinasi dengan Dishub Bali pun terus dilakukan sebagai langkah awal. 

"Jika melihat pengalaman sebelumnya, di era 1990-an, sudah pernah diterapkan pembatasan kendaraan besar, seperti bus, yang hanya diperbolehkan sampai di Pelabuhan Gilimanuk," jelasnya. 

Ia juga mengimbau para penyelenggara acara (event organizer) yang mengadakan kegiatan besar di Bali untuk memaksimalkan penggunaan armada transportasi lokal. Namun, jika armada lokal dirasa belum mencukupi, barulah kendaraan dari luar diperbolehkan masuk. 

Selain soal pembatasan kendaraan, Tjok Pemayun juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menurunkan harga tiket pesawat, khususnya tujuan Bali. Menurutnya, kebijakan ini memberikan dampak positif besar terhadap kunjungan wisatawan domestik. 

"Penurunan harga tiket pesawat mempermudah wisatawan domestik untuk berkunjung ke Bali. Ini menjadi angin segar bagi pariwisata Pulau Dewata," katanya. 

Hingga saat ini, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tercatat hampir mencapai 5,3 juta orang. Tjokorda menyebutkan, wisatawan dari Australia, India, China, dan Inggris mendominasi jumlah kunjungan. 

"Melihat tren ini, kami optimis target kunjungan wisatawan mancanegara lebih dari 6 juta orang pada akhir tahun bisa tercapai," pungkasnya. 

Langkah Dispar Bali yang memprioritaskan pengelolaan kendaraan dan mendukung kebijakan tiket pesawat murah menunjukkan komitmen untuk menjadikan Bali sebagai destinasi wisata yang nyaman dan berkualitas. Semoga upaya ini membawa dampak positif bagi pariwisata Bali, terutama di momen liburan akhir tahun yang selalu dinanti.

wartawan
ARW

Tiadakan Konser Musik, Pawai Ogoh-ogoh Kasanga Festival Adopsi Sistem Peed Aye

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar siap menyelenggarakan Kasanga Festival (Kasangafest) ke-4 pada 6–8 Maret 2026 mendatang. Berlokasi di kawasan Titik Nol Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, festival tahun ini tampil beda dengan mengadopsi sistem parade Peed Aye layaknya Pesta Kesenian Bali (PKB) dan meniadakan panggung konser musik.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.