Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dispar Gandeng Kepolisian Tekan Kebocoran Retribusi

Bali Tribune / KUNJUNGAN - Suasana kunjungan wisatawan di Penelokan Kintamani, Bangli.

balitribune.co.id | Bangli - Daya Tari Wisata (DTW) Kintamani menjadi salah satu pundi-pundi pendapatan asli daerah. Sebagai upaya meningkatan pendapatan dan menekan angka kebocoran retribusi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli akan menggandeng pihak kepolisian dalam hal ini Sat Lantas Polres Bangli.

Kepala Disparbud Bangli, Wayan Sugiarta tidak menampik masih adanya potensi kebocoran pendapatan. Seperti diketahui untuk  menuju DTW Kintamani terdapat beberapa jalur. Namun demikian tidak semua ada post retribusi. Saat ini ada 6 titik atau post retribusi. Sementara ada jalur yang tidak tersentuh. "Ada jalur-jalur lain yang dimanfaatkan oleh pengunjung untuk menghindari pungutan retribusi. Ada sekitar 5 jalur yang dimanfaatkan untuk menghidari petugas," ujarnya, Selasa (30/1).

Mengatasi kebocoran  Disparbud Bangli berencana menggandeng pihak kepolisian untuk turut dalam pengawasan di jalur-jalur yang tidak ada post retribusi. Selain itu, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan himpunan pramuwisata. ”Kami akan koordinasi dengan Sat Lantas Polres Bangli dan himpunan para guide. Bagi yang melanggara diharapkan mendapatkan tindakan. Langkah yang kami lalukan sebagai upaya memberikan efek jera," ungkapnya.

Selain upaya menekan kebocoran akibat pengunjung memanfaatkan jalur tikus, pihaknya selalu memberikan penekanan kepada petugas pungut di lapangan. Agar tidak melakukan tindakan yang merugikan. Berkaca dari kasus sebelumnya, yang mana petugas p[ungut tertangkap  operasi tangkap tangan (OTT). “Kami selalu mengingatkan petugas di lapanganan. Kami yakin petugas ini bertugas sesuai aturan," ucapnya.

Disinggung terkait tidak ikut serta petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan di post retribusi, Wayan Sugiarta mengatakan pada awal keterlibatan petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan terjadi peningkatan pendapatan. Petugas ini terlibat selama beberapa bulan, namun demikian baik Satpol PP dan Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan. "Untuk saat ini belum dilibatkan kembali petugas Satpol PP maupun Dinas Perhubungan," sebutnya.

Untuk kunjungan wisatawan ke Kintamani pada awal tahun 2024 ini didominasi wisatawan domestik. Hingga 29 Januari tercatat ada 47.913 wisatawan yang berkunjung. Dari jumlah tersebut pendapatan yang terkumpul Rp 1,4 miliar lebih. "Untuk di Kintamani terjadi penurunan kunjungan, hal tersebut terlihat sejak bulan Oktobter lalu. Sedangkan untuk kunjungan ke Penglipuran mengalami peningkatan," kata Wayan Sugiarta.

wartawan
SAM

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.