Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ditjen Perbendaharaan Wilayah Bali Raih Predikat WBBM

Bali Tribune / PENGHARGAAN - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, saat menerima penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi, Rabu (6/12/2023) di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua Bali.

balitribune.co.id | Badung - Kementerian PAN RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) menetapkan 13 (unit belas) unit kerja di Kementerian Keuangan sebagai penerima penganugerahan ZI WBBM tahun 2023 dan 6 (enam) diantaranya berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang salah satunya adalah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

"Predikat WBBM bukan tujuan, namun harus memberikan motivasi kepada seluruh pegawai pada kantor dengan predikat bergengsi tersebut untuk selalu memberikan kualitas kinerja dan layanan yang terbaik kepada para stakeholder dengan menjunjung nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, saat menghadiri kegiatan RBXPerience & Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi, Rabu (6/12/2023) di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua Bali.

Teguh Dwi Nugroho juga menympaikan, predikat WBBM diraih melalui upaya dan kerja keras seluruh tim, yang mana instansi harus dapat menunjukkan kepada tim penilai nasional tentang tata kelola pemerintahan yang baik dari sisi penataan manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, penguatan pengawasan dan tentu saja kualitas layanan publik yang prima.

Hadir pada kesempatan ini KH. Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Pj. Gubernur Bali, Plt Kepala BKN, Ketua dan Wakil Ketua KPK, Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Riau dan Pj. Gubernur Jakarta serta para pimpinan daerah dan pejabat lainnya dari kementerian/lembaga penerima penghargaan.

Wakil Presiden RI menyampaikan piagam penghargaan sebagai hasil dari evaluasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan nilai AKIP berpredikat AA dan A, serta kepada pemerintah daerah dengan kategori implementasi RB Tematik Terbaik, serta menyerahkan penghargaan kepada instansi pemerintah dengan unit kerja terbanyak yang meraih Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun ini.

Wakil Presiden memberikan apresiasi atas kinerja para peraih penghargaan, namun diharapkan agar keberhasilan tersebut diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden juga mendorong agar dilakukan penguatan secara berkelanjutan orientasi RB Berdampak serta percepatan transformasi digital yang terintegrasi.

Dalam penyampaian apresiasi tersebut, ditetapkan sebanyak 85 unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan 24 unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tersebar pada 27 Kementerian Negara/Lembaga serta 24 Pemda.
 
Di tahun 2023 ini, Kementerian Keuangan menduduki peringkat tertinggi sebagai instansi pemerintah dengan perolehan predikat Unit Zona Integritas terbanyak. Penghargaan atas capaian tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Untuk tingkat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Direkorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memperoleh 6 predikat WBBM yang terdiri dari Kanwil DJPb Prov. Bali, Kanwil DJPb Provinsi DIY, Kanwil DJPb Provinsi NTT, Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Kanwil DJPb Provinsi Sulut, dan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho bersama para pimpinan unit kerja termasuk yang memperoleh predikat WBK dan WBBM menerima piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi di acara tersebut.

"Dengan diperolehnya predikat WBBM pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali ini, melengkapi pencapaian kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di wilayah Bali sehingga 100% atau seluruhnya telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," ucap Teguh Dwi Nugroho

Disebutkan pula penghargaan serupa pernah diraih Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura pada tahun 2016, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja pada tahun 2020, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar pada tahun 2022 dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali menggenapi perolehan predikat WBBM pada tahun 2023 ini.

wartawan
ARW
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.