Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Badung Minta Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Buat Bisnis Plan

Bali Tribune / PERTEMUAN - Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan Dirut Perumda Pasar Mangu Giri Sedana saat menggelar pertemuan di gedung DPRD Badung, Senin (3/10).

balitribune.co.id | MangupuraPerusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Mangu Giri Sedana diminta membuat bisnis plan agar program-program, keuntungan maupun kerugian yang didapat dari Perumda bisa lebih jelas.  Bisnis plan perusahaan plat merah Badung ini diharapkan dalam tiga bulan sudah masuk ke meja DPRD Badung.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan bisnis plan ini penting guna membuat program, termasuk mengetahui untung atau ruginya perumda.
"Kami sudah minta Perumda Pasar Mangu Giri Sedang membuat semacam bisnis plan dan dalam jangka waktu tiga bulan sudah kami terima," ujarnya, Selasa (4/10).
 
Dengan adanya bisnis plan  tersebut, lanjut Parwata ketika evaluasi bersama dengan Pemerintah setiap tahunnya keuntungan maupun kerugian perumda akan lebih jelas. "Proyeksi yang akan dicantumkan berapa, kebutuhan sumber daya manusia berapa, penyerapan dari pada pangan berapa, penyaluran pangan berapa, harga pokoknya kemudian berapa. Sehingga setiap tahun kita evaluasi Perumda Pasar ini untung apa rugi, kalau untung apa sebabnya kalau rugi apa sebabnya. Jadi perumda mana yang memberikan kontribusi banyak kepada Pemerintah akan jelas. Inilah yang kami tegaskan kunci pokoknya adalah disiplin. Kalau pemimpinnya tidak disiplin bagaimana perusahaannya mau sukses. Kunci sukses adalah disiplin, fokus dan serius," kata Parwata. 
 
Selain itu politisi PDIP ini juga meminta Perumda Pasar Mangu Giri Sedana menyiapkan sistem pangan.
 
Pasalnya, Perumda Pasar akan menjadi leading sektor dalam penyaluran pangan di Kabupaten Badung. "Kami perlu kesiapan daripada Perumda Pasar karena Perda Pangan yang akan disahkan nanti supaya sesuai dengan kebutuhan daripada Perumda Pasar dan memberikan ruang untuk lebih mengembangkan dan tata kelola usahanya," katanya.
 
Parwata juga meminta, dalam rangka pengembangan bisnis di pasar untuk kebutuhan pangan masyarakat Badung agar Perumda Pasar bekerja lebih keras. Sehingga, wacana Bupati Badung bahwa Badung ini harus mandiri di bidang pangan dapat terwujud. "Hulu, tengah dan hilir. Tetapi jika tengahnya nggak siap hulunya siap ini tidak akan bisa terdistribusi dengan baik. Oleh karena itu hulunya adalah petani, tengahnya adalah Perumda Pasar kemudian hilirnya adalah masyarakat pemanfaat daripada pendistribusian pangan ini. Selain itu karena perusahaan ini masuk dalam Perumda jadi harus bertanggung jawab terhadap bisnis. Beda dengan OPD yang mandatori yang tidak menghitung untung dan rugi. Yang kita ukur adalah kewajiban dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tapi kalau Perumda neracanya adalah untung rugi," jelas Parwata.
 
Sementara Dirut Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Made Sukantra mengaku, akan segera mempersiapkan bisnis plan sesuai yang diminta DPRD Badung.
"Kami sebelumnya sudah laksanakan itu tapi masih bersifat otodidak," ujarnya.
"Segera kami siapkan itu (bisnis plan)," tegasnya.
 
Kemudian mengenai sistem pangan sambung dia pihaknya juga mengaku sudah sangat siap.
 
"Jika sekarang kami diberikan dukungan dalam penanganan pangan ini sangat luar biasa. Kami akan lakukan dengan sebaik-baiknya," kata Sukantra.
 
Dengan adanya kerjasama dengan OPD terkait, pihaknya berharap kedepannya akan bisa bersinergi dalam penyeimbangan inflasi. Kebutuhan masyarakat juga akan diberikan yang lebih baik. "Selama ini kan sudah kami lakukan dengan otodidak kan kecil-kecilan saja. Karena kami sudah memiliki unit usaha yang mengelola perpasaran dan pendistribusian barang-barang. Dan unit-unit agro untuk pengambilan produksi-produksi pertanian yang kita salurkan," tukasnya.
 
wartawan
ANA
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.