Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Badung Siap Kawal RAPBD 2025, Parwata: Pandangan Fraksi-fraksi Sudah Diakomodir Melalui Jawaban Pemerintah

Bali Tribune / Pimpinan DPRD Badung, Ketua Putu Parwata (tengah) didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa (kanan) dan Wakil Ketua II, Made Sunarta (kiri).

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung berharap apa yang menjadi usulan dan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Badung bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam Rancangan APBD Badung 2025. 

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata menyatakan dalam Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi telah disampaikan dengan jelas bahwa ada sejumlah usulan dan saran yang diberikan kepada Pemkab Badung. Baik melalui Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede untuk perencanaan RAPBD 2025.

“Dalam sidang paripurna sebelumnya semua sudah disampaikan melalui usulan fraksi-fraksi, baik Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede,” ujar Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta usai sidang paripurna terhadap jawaban pemerintah di Gedung Dewan, Senin (15/7).

Secara rinci dibeberkan oleh politisi asal Dalung itu, PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksinya mengusulkan agar Pemkab Badung memperlihatkan secara kongkrit wajah Kota Mangupura.
Fraksi terbesar di parlemen Badung ini juga meminta pemerintah segera mengatasi masalah air bersih dan masalah persampahan di Kabupaten Badung.

Kemudian Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya meminta pemerintah agar membuat suatu ekosistem perekonomian yang lebih maju berikut infrastruturnya.
Golkar juga memberi beberapa hal yang menjadi catatan seperti pavingisasi, persampahan dan kebersihan yang masih perlu menjadi perhatian. 

Begitu juga dengan usulan Fraksi Badung Gede. Fraksi gabungan Gerindra dan Demokrat ini menurut Parwata lebih banyak menyoroti permasalahan trotoar, sampah dan kebersihan serta kemacetan di Kabupaten Badung.
“Atas usulan dan pandangan fraksi-fraksi itu, nampaknya semua itu sudah diakomodir melalui jawaban pemerintah dalam sidang paripurna,” kata Parwata.

Pihaknya pun berharap jawaban pemerintah ini bisa benar-benar ditindaklanjuti dan realisasikan secara nyata melalui APBD 2025.

“Jadi dalam tanggapan yang diberikan pemerintah dalam mekanisme tertinggi keputusan dalam rapat paripurna sudah memiliki komitmen. Dan kita akan menunggu esensi daripada apa yang diharapkan pada APBD 2025,” tegasnya.

DPRD Badung sambungnya akan mengawal penuh perencanaan dan pelaksanaan APBD Badung tahun 2025 tersebut.

“Kita akan kawal dengan baik. Sehingga Badung bisa lebih maju, ekonominya maju serta masyarakatnya semua bahagia dan sejahtera,” tukas Parwata.

wartawan
ANA
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.