Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dukung Percepatan Akses Keuangan Daerah, TPAKD Kota Denpasar Tetapkan Arah Sasaran Inklusi Keuangan Tahun 2024

Bali Tribune / TPAKD - Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana berfoto bersama peserta Rapat Pleno Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2023 di Kantor BKPSDM Kota Denpasar, Rabu (6/12). 

balitribune.co.id | Denpasar - Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana menghadiri Rapat Pleno Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2023 yang dilaksanakan di  Kantor BKPSDM Kota Denpasar, Rabu (6/12). Pelaksanaan rapat tersebut dilakukan guna mengevaluasi dan menetapkan sasaran literasi dan inklusi Program Keuangan Tahun 2024. 
 
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar, Wayan Putra Sarjana bersama Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Perizinan, Jimmy Hendrik Simarmata.
 
Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana mengatakan, Pemkot Denpasar secara berkelanjutan terus berkomitmen membangun sinergitas dengan semua pihak. Pelaksanaan rapat evaluasi dan penetapan arah sasaran ini diharapkan mampu mengoptimalkan program yang sudah dan akan dilakukan oleh TPKAD.
 
“Tentunya sesuai dengan program yang sudah disepakati agar terus disinergikan dan dikoordinasikan dengan sebaik- baiknya antara TPKAD Kota Denpasar dengan OJK agar mendapatkan hasil yang maksimal nantinya,” ujar Sekda Alit Wiradana.
 
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar, Wayan Putra Sarjana menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Walikota Denpasar Tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), dimana salah satu tugasnya mengadakan rapat pleno.
 
“Hari ini merupakan persiapan rapat pleno tersebut dimana melakukan evaluasi dan penetapan sasaran Inkluasi Keuangan Tahun 2024," ujarnya.
 
Adapun program yang ditetapkan yakni Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan (SiDarling) oleh DLHK Kota Denpasar, Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Dias Koperasi UMKM, Simpanan Pelajar (SimPel) oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Forum Anak Daerah (FAD) oleh Dinas DP3AP2KB, Generasi Denpasar Digital (Gen Dental) serta Gerbang Padi (Gerakan Bangkit Pasar Digital) keduanya oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
 
“Tadi telah dilaksanakan pemetaan kendala yang sekiranya akan dihadapi di Tahun 2024 ini. Selanjutnya pengembangan ini akan terus berkolaborasi sesuai dengan arahan OJK. Ada bebarapa OPD terkait yang sudah kita evaluasi dan akan di pleno sesuai jadwal yang akan ditentukan,” ungkapnya.
 
Sementara Kepala Bagian KPEKD OJK Denpasar, Kadek Wenten mengatakan rapat teknis ini sangat diperlukan mensinergikan program yang telah dilaksanakan. Setap program ini perlu evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan program berikutnya.
 
“Sinergi antara TPKAD dan OJK yang menjadi pendukung dalam menciptakan program dan layanan di bidang jasa keuangan. Dengan begitu semua program untuk kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik," jelasnya.
 
Dari rapat evaluasi ini, beberapa poin menjadi fokus utama untuk ditingkatkan.  Antara lain pertama, optimalisasi program Simpanan Pelajar (SimPel) dimana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Kedua, program pengelolaan sampah SiDarling. Ketiga, terkait layanan digital.
 
"Bersama kita dorong UMKM untuk mengoptimalkan layanan digital ini. Selain itu, digitalisasi yang efektif diharapkan juga dapat diterapkan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dna penyelewengan,” sarannya.

wartawan
HEN
Category

Libur Nataru Berakhir, Ribuan Kendaraan Padati Pelabuhan Padang Bai

balitribune.co.id | Amlapura - Arus penyeberangan di Pelabuhan Padang Bai Karangasem pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung padat. Pihak ASDP Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, mencatat adanya peningkatan arus kendaraan dan penumpang sejak tiga hari jelang puncak arus balik.

Baca Selengkapnya icon click

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.