Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

E-visum menjadi alat untuk evaluasi kinerja penyuluh Program KKBPK

Informasi
Acara Pembinaan dan pemantapan penggunaan E-visum bagi pengelola kabupaten/kota dan penyuluh KKBPK Jumat, (9/3 ) di Denpasar.

BALI TRIBUNE - Penyuluh program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), atau yang dulu dikenal dengan nama PLKB/PKB (Penyuluh Lapangan KB/Penyuluh KB) sudah secara resmi menjadi bagian dari BKKBN Pusat sejak 1 Januari 2018. Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan pada Oktober 2017 lalu.

Sejak diserahkan, sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh pihak BKKBN pusat untuk menyambut kedatangan 15.000 PLKB. Salah satunya adalah dengan meluncurkan  aplikasi E-Visum untuk mengukur kinerja penyuluh KKBPK. Untuk memantapkan  penggunaan E-Visum, perwakilan BKKBN provinsi Bali menggelar kegiatan Pembinaan dan pemantapan penggunaan E-visum bagi pengelola kabupaten/kota dan penyuluh KKBPK pada Jumat, (9/3 ) kemarin di Denpasar.

Kepala bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, I Nyoman Sumiartha, S.Sos menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan menyelesaikan permasalahan dalam pengisian E-visum ini.

"Sejak diluncurkan aplikasi E-visum, semua penyuluh KKBPK diharuskan untuk mengisi kegiatan yang dilaksanakan di lapangan baik yang penyuluhan maupun yang non penyuluhan. Dalam perjalanan waktu, banyak sekali laporan yang kami terima terkait dengan E-visum ini. Jadi kami harapkan kegiatan ini dapat memberikan solusi bagi kita semua" ujarnya.

Kasubdit Tenaga Lini Lapangan Direktorat Lini Lapangan BKKBN, I Made Yudistira Dwipayana yang menjadi narasumber kegiatan ini, menyampaikan bahwa  dengan adanya UU no 23 tahun 2014, BKKBN diberikan kewenangan untuk mengelola PLKB. Dengan hal ini, BKKBN dapat mengintervensi, meningkatkan kualitas dan profesionalitas  PLKB. 

"Tetapi dengan undang - undang ini, Kabupaten/Kota tidak lantas lepas dalam dalam pendayagunaan PLKB. Pemerintah daerah juga masih punya andil, antara lain dalam penempatan dan mutasi PLKB antar kecamatan, penilaian kedisplinan dan juga penyediaan anggaran dan sarana PLKB. ” ujar Yudistira.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari dan diikuti oleh kurang lebih 70 orang peserta dari PLKB seluruh Bali dengan mendatangkan narasumber  dari Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN. Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan Sertifikat Sertifikasi penyuluh program KKBPK.

wartawan
Redaksi
Category

Terlibat Hutang, Kandel Mundur dari Anggota DPRD Gianyar

balitribune.co.id | Gianyar - Setelah lama tersangkut masalah hutang hingga jarang ngantor, Anggota DPRD Gianyar  I Nyoman Kandel pilih mengundurkan diri. Tidak hanya itu, Kandel juga mundur sebagai Ketua PAC PDIP Gianyar. Surat pengunduran diri ini sudah disampaikan ke DPC PDIP Gianyar pun kini sudah diteruskan ke DPP melalui DPD PDIP Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Pelajar Korban Persekusi, Ditelanjangi dan Dipaksa Onani

balitribune.co.id | Denpasar - Direktorat Reskrimum Polda Bali menetapkan tujuh orang tersangka kasus kekerasan seksual atau persekusi terhadap tiga pelajar berinisial AMS (15), KMG (17) dan ERM (17) di depan rumah kontrakan, Jalan Diponegoro Gang Merta Yoga Denpasar, Selasa (18/3) sekitar pukul 01.00 Wita. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Akan Dibentuk Tim Gabungan, Respon Konkret Pemprov Bali Menuju Pariwisata Berkualitas

balitribune.co.id | Denpasar - Saat pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, Selasa (6/5) di Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan akan membentuk tim gabungan guna meminimalisir keberadaan turis bermasalah alias nakal di Pulau Dewata. Tim ini akan melibatkan unsur Kantor Imigrasi, Satpol PP, dan Pecalang.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Badung Dorong Pemberian Insentif untuk Pecalang

balitribune.co.id | Mangupura - Kalangan DPRD Badung mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pecalang. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif kepada para pecalang. Pasalnya, pecalang sebagai pengamanan wilayah Desa Adat di Bali dengan konsep "ngayah" memiliki peranan yang sangat penting. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Badung  I Made Ponda Wirawan, Rabu (7/5).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.