Tabanan, Bali Tribune

Hasil sidak gabungan yang dilakukan oleh Komisi II dan Komisi III di Wisata Bedugul beberapa bulan lalu ternyata belum ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.

Dalam sidak ke Objek Wisata Bedugul milik Pemda Tabanan omsetnya menurun drastis. Hal tersebut diakibatkan karena munculnya penyewaan parkir milik pribadi di sepanjang jalan di Danau Beratan, yang dianggap liar dan tidak berizin karena berdiri di jalur hijau. Pihak pengelola menuding dengan munculnya penyewaan parkir yang dianggap liar tersebut telah merugikan Pemda, pasalnya para wisatawan yang berkunjung hanya membayar parkir sedangkan tidak dipungut karcis masuk tapi sama bisa menikmati wisata Danau Beratan.

Kekecewaan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Tabanan, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Gede Suadnya Dharma. Dirinya menilai pihak eksekutif lamban dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut. "Hal ini tentu akan merugikan karena perlakuan tamu berbeda, dia bisa menikmati view Danau Beratan hanya dengan membayar parkir saja tapi karcis masuk tidak kena. Ini masalah serius PAD, saya harap agar eksekutif tidak menunda lagi agar segera menindaklanjuti," ungkapnya.

Suadnya Dharama mendorong pihak eksekutif segera melakukan penataan. Karena Danau berada dalam pengawasan Pemda, kalau wisatawan yang ingin menikmati view danau harus kena retribusi. Menurutnya hal ini tidak adil kalau perlakuan wisatawan seperti itu hanya membayar parkir sudah bisa menikmati view danau, dan hal ini sangat merugikan Pemda karena menyangkut PAD.

Menurutnya, di dalam menata kawasan tersebut Pemda harus duduk bersama dengan masyarkat, dan tidak ada kepentingan tertentu di dalam menata kawasan tersebut. "Saya yakin kalau sudah duduk bersama dengan masyarakat pasti masyarakat bisa menerima. Tapi dalam menata kawasan tersebut kita harus komit tidak boleh ada kepentingan tertentu, kita harus ngomongin masalah rakyat Tabanan, karena ini menyangkut PAD," jelasnya.

Ditambahkan Suadnya Dharma, dirinya dan seluruh Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Tabanan akan tetap mengawasi dan mendorong pihak Eksekutif agar hal ini segera ditindak lanjuti dan cepat diselesaikan. "Kita dari Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawasi dan mempertanyakan kepada Eksekutif kapan ditindak lanjuti dan akan terus memantau serta menuntut agar segera diselesaikan," tegasnya.