Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Enam Kali Berturut-turut, Klungkung Dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli HAM

Bali Tribune/PENGHARGAAN - Bupati Suwirta terima penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Pemerintah Pusat.
Balitribune.co.id | Semarapura - Untuk yang keenam kalinya Kabupaten Klungkung berturut-turut sejak tahun 2014 meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pemerintah Pusat meraih nilai 84,39 dengan predikat Peduli. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang diterima langsung Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (14/12).
 
Untuk menjadi kabupaten/ kota peduli HAM, terdapat 7 hak dasar yang menjadi fokus penilaian. Diantaranya hak dibidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perempuan dan anak, bidang kependudukan, bidang pekerjaan, bidang perumahan, serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Bupati Suwirta menyampaikan rasa syukurnya karena berkat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat Klungkung dalam pemenuhan kebutuhan dasar, penghargaan ini dapat diraih kembali. "Ini hasil upaya dan keberhasilan dalam pemenuhan dan pelayanan publik yang merupakan bagian dari hak-hak dasar warga dan masyarakat Klungkung," ujar Bupati Suwirta.
 
Bupati Suwirta berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan HAM di Kabupaten Klungkung seperti pemenuhan hak bidang kesehatan dimana Klungkung mampu UHC dengan BPJS yang didanai Pemkab serta peningkatan kwalitas pelayanan kesehatan di RSUD maupun Puskesmas. Di bidang pendidikan yakni melalui program 1 desa 1 TK negeri dan beasiswa untuk KK miskin, Di bidang Sosial, Pemkab berupaya menemukan para disabilitas supaya mendapatkan hak hak dasar melalui program Bedah Desa. Dibidang bidang kependudukan, berbagai inovasi kependudukan yang diluncurkan guna mempermudah pelayanan serta program program lainnya.
 
Bupati Suwirta juga mengakui masih ada warga yang belum mendapatkan hak dasarnya. Namun pihaknya mengaku sudah bekerja untuk mengarah kepemenuhan tersebut. Ditambahkan pula, penghargaan ini menurutnya merupakan pengakuan dari pemerintah pusat atas keseriusan dalam pemenuhan hak masyarakat Klungkung. 
 
Acara tersebut serangkaian memperingati hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 tahun 2020.Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia diperingati pada 10 Desember 2020 dengan tema "Recover Better Stand Up For Human Rights" yang digelar secara virtual, dihadiri langsung Presiden Jokowi Widodo. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Kepala Kantor Kemenkumham Bali Jamaruli Maniuruk. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Rekrut Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS, Komisi III Berharap Segera Ada Direksi Definitif

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan membuka rekrutmen Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung. Pendaftaran untuk posisi Direktur Utama, Direktur Umum, serta Dewan Pengawas dijadwalkan berlangsung pada 15–19 Desember 2025.

Perekrutan jajaran direksi dan Dewan ini mendapat sambutan baik dari Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ponda Wirawan Hadiri Karya Pedudusan Agung di Pura Dalem Desa Banjar Aseman Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Karya Mepadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Desa Banjar Aseman, Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (28/11/2025). Hadir Perbekel Desa Abiansemal IB. Bisma Wikrama, Bendesa Adat Abiansemal IB.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kelompok Orang Asing Jadi Fokus Pengawasan Imigrasi

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan keimigrasian di Bali menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, berbenturan antara tuntutan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan keharusan menegakkan kedaulatan negara, hukum, serta norma budaya. Dinamika ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada posisi dilematis ditengah derasnya arus globalisasi dan ancaman transnasional. Hal tersebut diungkapkan Plt.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.