Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gepeng Sepi, Disosnaker Sibuk Urus Orang Telantar

Penertiban gepeng di Denpasar beberapa waktu lalu. (dok)

Denpasar, Bali Tribune

Gencarnya penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker), kini mulai berdampak. Terbukti, beberapa bulan terakhir jumlah gepeng di Kota Denpasar terus mengalami penurunan. Bahkan, pada November 2016 ini Disosnaker hanya menertibkan seorang gepeng. Kendati demikian, Disosnaker bersama instansi terkait, tetap disibukkan dengan banyaknya orang telantar.

 “Hingga Oktober 2016 ini tercatat ada 93 orang telantar yang sudah kami tangani. Pola penanganannya tetap melalui Satpol PP, selanjutnya diserahkan ke Disosnaker. Karena semuanya berasal dari luar daerah, kami serahkan ke Disosnaker Provinsi Bali untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya,” kata Kadisosnaker Kota Denpasar, IGA Rai Anom Suradi, didampingi Kasi Rehabilitasi Sosial, I Made Sudana, Jumat (16/11/2016).

Sudana menambahkan, meski jumlah gepeng kini mengalami penurunan, namun pemantauan melibatkan Tim Reaksi Cepat tetap dilakukan. Selain menurunkan tim secara rutin, pihaknya juga berkoordinasi dengan desa/kelurahan. “Bulan ini kami hanya menertibkan seorang gepeng atas nama Pak Toha asal Bondowoso, Jawa Timur. Dia ditertibkan di samping traffic light simpang Jalan Mahendradatta, Denpasar,” kata Sudana.

Menurutnya, indikasi penurunan jumlah gepeng sudah Nampak sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan, Oktober lalu, pihaknya hanya menertibkan empat gepeng. Mereka adalah Ibu Talima (52), Sri Talima (53), Ibu Yati (60) ketiganya asal Bondowoso; dan Busadi (78) asal Situbondo. Keempat gepeng yang sudah lanjut usia itu ditertibkan dari beberapa lokasi. “Keempat gepeng itu diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi untuk dipulangkan ke daerah asalnya,” ujar Sudana.*

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.