Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Sepakat Dana Trans Sarbagita Dialihkan ke Pertanian

Gubernur Pastika
Gubernur Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta.

BALI TRIBUNE - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Nengah Tamba, sebelumnya mengusulkan agar alokasi dana untuk Trans Sarbagita, dialihkan untuk pengembangan sektor pertanian di Bali.

Usulan ini dilatari evaluasi bahwa keberadaan bus Trans Sarbagita selama ini mubazir.

Sementara di sisi lain, sektor pertanian Bali selama ini belum mendapatkan kucuran dana yang memadai. Pengalihan alokasi dana Trans Sarbagita, diharapkan bisa mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya buah lokal Bali.

Usulan ini disambut positif oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika, yang meluncurkan program transportasi publik Trans Sarbagita ini. Ia berargumen, tidak selamanya program itu berjalan baik sesuai harapan.

"Tidak semua program itu mesti berhasil dengan baik. Ini program given dari pusat, busnya semua dikasih oleh pusat. Kita tidak beli,” tuturnya, di Denpasar, Kamis (26/4).

Pastika menyadari, petani hingga kini kesulitan memasarkan hasil pertaniannya ke sektor pariwisata. Sebab, para pelaku pariwisata seperti hotel tidak langsung membayar produk pertanian yang dibeli dari petani lokal.

“Petani menghasilkan, dijual ke hotel, ini bayarnya 3 bulan. Ini kan petani begitu jual perlu duit, untuk makan, menyekolahkan anak, dan lain-lain. Kalau (setelah) 3 bulan baru dibayar, terus 3 bulan ini bagaimana dia,” kata Pastika yang kini mencalonkan diri ke DPD RI.

Menurut Pastika, pemerintah sebetulnya memungkinkan untuk menjembatani masalah yang dihadapi petani. Misalnya, dengan membuat perusahaan atau instansi semacam Bulog.

Dalam hal ini, perusahaan tersebut yang menampung hasil pertanian petani. Namun, tetap pemerintah yang membayar petani dan kemudian menjual hasil pertanian itu ke sektor pariwisata.

“Mungkin bukan pemerintah langsung, dibentuklah satu perusahaan misalnya BUMD, atau ada swasta yang punya modal banyak, itu harus diberikan izin. Kira-kira solusinya begitu,” jelas Pastika.

Ia menambahkan, potensi pertanian Bali sebetulnya tinggi untuk bisa menghidupi pariwisata. Setiap harinya, ada 5 juta orang yakni 4,2 juta penduduk Bali dan sisanya wisatawan berada di Pulau Dewata.

Untuk telur saja, kebutuhannya bisa mencapai 1 juta butir. Namun ternyata, telur lebih banyak didatangkan dari luar Bali. Hal ini terjadi, salah satunya karena tidak semua orang Bali mau menjadi petani. Saat ini saja, tidak ada petani yang berumur di bawah 50 tahun.

"Semuanya sudah di atas 50 tahun, sebentar lagi punah itu. Kenapa tidak mau (jadi petani)? Karena daya tarik pariwisata tinggi. Orang mendingan kerja di hotel, wangi, walaupun jadi Cleaning Service tetap disebut kerja. Kalau jadi petani, tidak kerja. Ini masalah mindset,” kata Pastika.

wartawan
San Edison
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.