Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hingga 2015, Terdata 2.137 Kasus HIV/AIDS di Badung

Wabup Ketut Suiasa didampingi Kadis Kesehatan I Gede Putra Suteja seusai rapat kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Badung, Selasa (12/4).

Mangupura, Bali Tribune

Penularan virus HIV/AIDS di Kabupaten Badung kian mengkhawatirkan. Diperkirakan ribuan warga Badung sudah terjangkit penyakit mematikan itu. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Badung yang dipimpi Ketua Pelaksana KPA Badung Ketut Suiasa di Puspem Badung, Selasa (12/4).

Menurut Wakil Ketua Pelaksana II KPA Badung yang juga Kadis Kesehatan Badung I Gede Putra Suteja, situasi epidemi HIV/AIDS di "gumi keris" berada pada tingkat epidemi yang terkonsentrasi. Jumlah kasus HIV dan AIDS semakin meningkat setiap tahunnya.

"Berdasarkan data kumulatif total kasus HIV/AIDS tahun 2015 hingga bulan Desember tercatat 2.137 (14,14%) kasus di Badung dari total kasus di Provinsi Bali dengan estimasi kasus yang ada sebanyak 2.312 kasus," kata Putra Suteja

Ia juga menyebutkan faktor resiko terbanyak penyumbang tahun 2013 yaitu heteroseksual 90%, kemudian 6% dari laki seks laki, perimatal 2%, panasiun 1% dan tidak diketahui 1%. "Faktor resiko penularang HIV/AIDS tertinggi adalah heteroseksual," ujarnya.

Menanggapi tingginya kasus HIV/AIDS ini, Ketua Pelaksana KPA yang juga Wabup Badung Ketut Suiasa meminta jajarannya segera mengambil langkah-langkah penanggulangan. "Besarnya penderita HIV/AIDS ini merupakan masalah serius. Ini tantangan dan hambatan didalam melaksanakan pembangunan di Badung khususnya di sektor kesehatan," ujar Suiasa.

Untuk menekan persoalan penderita HIV/AIDS ini, menurut Suiasa pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan konsolidasi dasar pemutahiran data dan sedapat mungkin agar mengetahui by name by dresnya. Sehingga dapat melakukan penanggulangan dan penanganan, pencegahan yang tepat sasaran, tepat arah dan tepat guna.

Kedua, melakukan konsolidasi program, namun konsolidasi program tidak hanya 3 sebagaimana biasa yaitu; pencegahan,pengobatan, pemeriksaan/perawatan akan tetapi harus juga diadakan penelitian untuk menemukan faktor penyebabnya. Ketiga, harus difikirkan tentang kesiapan SDM serta sarana dan prasarananya, baik kebutuhan SDM secara kuantitatif maupun kualitatifnya.

Keempat, untuk mendukung strategi ini dari segi pengannggaran layak dilakukan dalam hal menangani HIV/AIDS ini karena merupakan masalah sosial yang memiliki resiko tinggi bagi kemanusiaan dan juga pembangunan. "Kita harus nyatakan perang terhadap HIV-AIDS ini," tegas politisi Golkar ini.

Dari semua strategi itu, pihaknya memandag perlu membuat time schedule yang jelas dan pasti sehingga tatanan dalam melakukan penanggulangan HIV/AIDS tersistem, terstruktur, terukur dan implementatif.

"Dengan rapat kerja ini kita harapkan agar memiliki action plan yang jelas dan langkah-langkah yang pasti untuk menekan penderitaS dengan prinsif yang harus dilakukan jangan ada pertumbuhan penderita, lakukan langkah menekan jumlah penderita HIV/AIDS dengan melakukan pengobatan agar sembuh," pungkas Suiasa.

wartawan
I Made Darna

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.