Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

iMace Tentukan Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian

Bali Tribune/ Kadis pertanian Bali, IB Wisnu Wardhana, saat menerima aplikasi iMace dari Kepala Barantan, Ali Jamil.
balitribune.co.id | Denpasar - Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports (iMace) disebut sebagai sumber informasi sekaligus berisi teori pemasaran produk pertanian. Aplikasi pertanian ini yang sebenarnya dibutuhkan petani serta pemangku kebijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pertanian.
 
Dalam aplikasi ini ada informasi diversifikasi ekspor, negara tujuan ekspor, kebutuhan dan lain sebagainya. “Dengan adanya aplikasi ini kita bisa melihat peluang serta mewujudkan daya saing petani,” ucap Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikurtura Provinsi Bali, IB Wisnuwardhana.
 
Hal itu dikatakannya usai menerima aplikasi tersebut dari Kepala Badan Karantina Pertanina (Barantan), Ali Jamil, saat melepas ekspor 16 jenis komoditas pertanian sekaligus di Denpasar, Senin (29/4). Disebutkan, hadirnya aplikasi ini dapat membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan.
 
Aplikasi itu menyediakan beragam data yang dibutuhkan. Harapannya, gubernur, bupati, walikota pengambil kebijakan di daerah bisa memanfaatkan data itu untuk bisa dijadikan landasan pembangunan pertanian ke depannya. Contohnya, dalam aplikasi iMice berisi data-data ekspor komoditas pertanian.
 
Misalnya, apakah benar manggis hanya dari Bali? Ke mana saja Manggis ini dikirim, negara tujuannya, mana saja daerah penghasil manggis, komoditas apa yang diminta, kapan dimintanya, berapa banyak yang diminta, siapa saja kompetitor kita, semua data lengkap ada di aplikasi.
 
Senada dengan apa yang disampaikan Wisnuwardhana, Ali Jamil juga menyatakan, hadirnya aplikasi ini juga untuk mengetahui puncak kebutuhan suatu negara, jadi ketika mereka banjir produk, kita tidak usah masuk, cari negara lain yang harganya bagus. Karena kalau lagi banjir produk, pasti harganya turun.
 
“Ini agar produk pertanian kita punya daya saing,” katanya. Ia pun menyarankan pada para eksportir kalau bisa melakukan ekspor produk setengah jadi supaya harganya meningkat. Kelapa kalau hanya diekspor dalam bentuk segar harganya standar, tapi kalau berupa nata de coco harganya meningkat.
 
“Ini yang kami maksud memberikan nilai tambah bagi petani, petani memiliki daya saing, buat terobosan,” tukasnya sembari menambahkan komoditas ekspor kedepannya bukan hanya di hulu tapi kalau bisa sampai hilir. “Industri harus ditumbuhkan, daya saing diciptakan,” sebutnya.
 
Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan harapannya agar para eksportir membagi sebagian keuntungannya ke petani. Jangan sampai petani hanya dijadikan perahan, namun harganya dimainkan sendiri oleh eksportir. Perlu adanya transparansi agar petani juga bisa merasakan hasil keringat mereka.
 
“Kita minta harga kewajaran. Tapi untuk menuju kearah sana, petani sebaiknya membuat kelompok. Sebab, kalau hanya bergerak perorangan marginnya kecil, lagipula akan mengalami kesulitan terkait pasokan. “Bangunlah kawasan pembangunan pertanian terpadu,” saran Ali Jamil.
wartawan
Arief Wibisono
Category

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.