Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Indonesia Tak Boleh Tertinggal

CAAS
PENGHARGAAN – Wagub Ketut Sudikerta menerima penghargaan usai mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai keynote speech Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAS UINL) dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Nusa Dua, Jumat (8/9).

BALI TRIBUNE - Indonesia tidak boleh tertinggal oleh perubahan global yang begitu cepat. Jika perubahan global tidak diikuti, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa terbelakang dari negara-negara lain.

"Coba kita lihat, kita Indonesia baru beberapa tahun ada internet. Dunia bergerak begitu cepat. Perubahan-perubahan harus kita tahu dan ikuti," ucap Presiden ketika menjadi keynote speech Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAS UINL) dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Nusa Dua, Jumat (8/9).Saat menjadi keynote speech, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta. Pada kesempatan itu  Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menyederhanakan perizinan dan meningkatkan indeks kemudahan berusaha.“Ini [perizinan] akan kita terus sederhanakan sehingga semua berjalan dengan cepat. Sekarang bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil, tapi negara yang cepat yang akan mengalahkan yang lambat,” ujarnya.Menurutnya indeks kemudahan berusaha di Indonesia terus meningkat dari peringkat 120 pada tahun 2014 menjadi 114 pada tahun 205 dan meningkat lagi menjadi 91 pada tahun 2016. Namun, Presiden menargetkan minimal bisa berada di peringkat 40 dunia.Presiden Joko Widodo juga mengatakan, saat ini telah terjadi perubahan cara transaksi yang dulunya dilakukan secara tunai namun beralih ke non tunai. Menurut Presiden, cara pembayaran masyarakat Indonesia 89 persen masih dengan cara tunai atau cash. Sedangkan yang menggunakan nontunai dengan kartu kredit hanya 10 persen."Kalau ke Beijing, bayar sesuatu pakai smartphone. Sistem ini membangun sebuah sistem. Saya kira kalau perubahan ini tidak kita sadari akan sangat ditinggal kita oleh negara-negara lain," katanya.Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku sebelum menjabat sebagai Presiden pernah menjadi pengusaha, walikota dan gubernur. Ketika menjadi pengusaha dia mengaku kerap berurusan dengan notaris terkait usahanya."Saya bisa tahu dan paham apa yang sudah dikerjakan oleh notaris. Bagaimana melayani dan pelayanan, yang penting apa yang dirasakan oleh klien-klien notaris," ujar Joko Widodo.Presiden juga mengeluhkan begitu panjangnya proses mengurus izin usaha di Tanah Air hingga berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ia kemudian mengungkapkan pengalamannya waktu investasi di Uni Emirat Arab, prosesnya online dan tidak ada 1 jam izin sudah selesai. “Itu 16 tahun yang lalu. Saya bisa mendirikan pabrik, kantor dan showroom enggak ada 1 jam. Itu makanya Uni Emirat Arab, bisa meloncat," sebutnya.Presiden juga membandingkan bahwa pada tahun 1960 transportasi di Emirat Arab menggunakan onta, namun sekarang hampir semua orang menggunakan mobil-mobil mewah. Hal itu kuncinya kecepatan pelayanan birokrasi.  Disebutkan, Indonesia sekarang ini sudah layak investasi oleh Moodys dan Standard & Poor's. Hal itu berarti ada kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Bahkan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahnya berada di tingkat pertama di dunia. Sedangkan Indonesia tertinggi ke 3 di antara negara-negara G20.Terkait notaris, pihaknya ingin memperbaiki sistem bagaimana kepengurusan investasi, dunia usaha sehingga terjadi sebuah kecepatan. "Bersama INI akan melihat regulasi-regulasi yang mengganggu proses percepatan. Sehingga kecepatan itu betul-betul ada. Negara ini terlalu banyak aturan ada 42 ribu regulasi di Indonesia, dikit-dikit diatur. Izin apalagi, dikit-dikit izin," bebernya.

Ditambahkan Presiden, penggunaan teknologi informasi sudah harus digunakan, jika negara ini tidak mau ditinggalkan negara lain. "Siapkan aplikasi-aplikasi yang paling modern sehingga kecepatan itu ada. Tanpa itu (kecepatan) percuma kita bicara masalah ekonomi dan inflasi karena kuncinya pada kemudahan usaha," tutupnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Komisi Informasi Provinsi Bali Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Pemerintahan Desa

balitribune.co.id | Bangli  - Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali menggelar visitasi dan asesment Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2025 di Kabupaten Bangli. Visitasi ini dilakukan di dua desa, yaitu Desa Demulih, Kecamatan Susut, dan Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Bangli Siap Wujudkan RPJMD yang Berpihak kepada Kepentingan Masyarakat

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah Kabupaten Bangli menjawab Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terkait 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari Indonesia Sampai Polandia, Festival Fotografi Membawa Perspektif Global ke Bali

balitribune.co.id | Tabanan - Mewakili 10 negara dari Asia Tenggara, Asia Pasifik, hingga Eropa, sebanyak 34 seniman menampilkan karyanya di festival 23 hari yang dimulai dari 26 Juli sampai 17 Agustus 2025 di Nuanu Creative City, Tabanan. Dengan tema LIFE, festival ini akan menjadi platform bagi seniman fotografi global dan lokal.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Resmikan Gedung Universitas Terbuka Denpasar Dukung Program 1 Keluarga 1 Sarjana

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster menargetkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Bali sebesar 50 persen. Pasalnya, saat ini angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Bali dibawah 50 persen. Sehingga pihaknya mencanangkan program 1 keluarga 1 sarjana untuk keluarga miskin di Bali. Demikian disampaikan orang nomor satu di Bali ini saat Peresmian Gedung Universitas Terbuka (UT) Denpasar (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerimaan Murid Baru: Jalur Tikus Terputus, Sekolah Swasta International Jadi Trend

balitribune.co.id | Gianyar - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 semakian rapi dan ketat. Peluang jalur tikus dengan berbekal surat sakti atau lainnya tidak ada lagi. Kalangan Pejabat eksekutif maupun legislatif pun kini merasa lega, karena tidak ikut-ikutan dipusingkan titipan. Sementara sejumlah sekolah Swasta International justru jadi pilihan orang tua kelas menengah keatas.

Baca Selengkapnya icon click

Made Dharma Divonis Bebas Majelis Hakim dari Dakwaan Pemalsuan Surat

balitribune.co.id | Denpasar - Mantan anggota DPRD Kabupaten Badung, I Made Dharma (64) divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam perkara dugaan pemalsuan surat pada Selasa (1/7). Putusan ini sekaligus memulihkan hak-hak mantan anggota DPRD Badung tersebut setelah sempat ditahan sejak proses hukum berjalan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.