Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

ITDC Sebut MotoGP di Sirkuit Mandalika Tantangan Bagi Indonesia

Bali Tribune/ AA Ngurah Wirawan
balitribune.co.id | Nusa Dua -  Perhelatan MotoGP di Mandalika, Lombok (Nusa Tenggara Barat) sudah mendapatkan dukungan dari Presiden Republik Indonesia dan Menteri PU, Menhub serta Menkes. Direktur Konstruksi dan Operasional ITDC, AA Ngurah Wirawan mengatakan Pemda setempat akan mendapatkan alokasi tambahan berupa bypass dari Bandara Internasional Lombok menuju ke Mandalika. 
 
"Itu merupakan investasi pemerintah pusat yang nantinya akan diserahkan kepada Pemda. Jalan itu sepanjang 17 km senilai Rp 1,2 triliun dan pengerjaanya akan dimulai dari tahun ini sampai tahun 2020," terangnya di Badung baru-baru ini. 
 
Sementara dari Menhub direncanakan akan memberikan penambahan kapasitas infrastruktur di bandara dan pelabuhan. Selanjutnya dari Menkes meminta daerah menyiapkan rumah sakit yang berkelas internasional yang layak bagi pembalap dan wisatawan. "Jadi untuk membuat ini kan Pemkab Lombok Tengah dan NTB tidak cukup anggarannya. Jadi pemerintah pusat yang membantu. Seperti kata pak Presiden, kita seperti membuat Asian Games, cuma sekarang khusus balap motor dan ini akan menjadi agenda nasional," jelas Wirawan.
 
Dia mengatakan, pembangunan fisik badan jalan untuk sirkuit tersebut akan dilakukan sekitar bulan September-Oktober 2019. Saat ini pihaknya masih dalam tahap mempersiapkan lahan dan pemagaran akan dilakukan setelah Pemilu 2019 ini. Badan jalan sendiri diakuinya harus selesai pada bulan Juli 2020, karena Dorna akan mengumumkan jadi tidaknya Mandalika ikut dalam MotoGP di Agustus 2021. 
 
Sirkuit tersebut didesain untuk siang hari dan berkonsep sirkuit jalan raya dengan standard tinggi. "Sebab itu harus diumumkan setahun sebelum race dilakukan, karena badan jalan menyangkut unsur safety yang sangat tinggi sekali. Kalau jalan itu tidak bisa disiapkan di Juli 2020, mungkin pelaksanaan MotoGP Mandalika akan tertunda. Namun dipastikan tetap akan ada, karena ITDC sudah memiliki kontrak dengan Dorna selama 5 tahun pelaksanaan MotoGP di Mandalika dari tahun 2021," bebernya. 
 
Wirawan berharap September 2019 ini bisa dilakukan konstruksi selama 9 bulan pengerjaan. "Jika Juni selesai, maka Juli diperiksa dan Agustus sudah diumumkan. Nanti uji teknis oleh FIM akan dilakukan akhir tahun 2020," katanya. 
 
Disampaikan Wirawan tiap 2 minggu tim dari Dorna Sport selaku pemegang lisensi penyelenggara MotoGP akan merilis progres perkembangan di lapangan. Dorna pun mengirim tim setiap 2 bulan sekali ke lapangan dan melaporkan progressnya untuk dievaluasi. Dalam perhelatan MotoGP Mandalika, ITDC hanya mengurus terkait persiapan lintasan, paddock, grandstand. Sementara yang mengurus penyelenggaraan balap nantinya adalah MGPA (Mandalika Grand Prix Asosiation) yang merupakan perusahaan gabungan antara ITDC dengan MotoGrip dan Vinci (sebagai konstruktor kawasan sub).
 
Perhelatan MotoGP diakuinya merupakan tantangan kedepan bagi Indonesia. Sebab mengelola penonton, dan manajemen sekelas balap motor sport terbesar didunia itu tidaklah mudah. "Karena jika tamu kecewa karena tidak dilayani dengan baik, dampak kepada pariwisata sangat besar. Apalagi ada perbedaan kultur antara masyarakat setempat dengan wisatawan," cetusnya. 
wartawan
Ayu Eka Agustini

PHRI Denpasar: Melalui Strategi dan Penggunaan Teknologi, Pengolahan Sampah Bisa Dilakukan dengan Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Menghadapi krisis penanganan sampah di Bali membuat berbagai pihak turut andil dalam mengurangi penumpukan sampah di tempat pembungan akhir (TPA). Pengelola akomodasi wisata di Bali kini mulai berinisiatif untuk mengelola sampah yang dihasilkan di tempat usahanya.

Baca Selengkapnya icon click

Pentingnya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas UMKM Agar Menjadi Mitra yang Mendukung Keberlanjutan Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan pariwisata didorong untuk memperkuat keterampilan dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas layanan, serta memperbesar peluang pendapatan. Pasalnya, keberadaan UMKM tersebut di kawasan pariwisata dapat membantu memenuhi kebutuhan para wisatawan seperti makanan, minuman, suvenir dan lainnya. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lestari For Kids, Komitmen BPR Lestari Bali Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

balitribune.co.id | Denpasar - Konsistensi BPR Lestari Bali dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) “Lestari For Kids”. Tahun ini, bank yang dikenal dengan slogan #MakeAnImpact itu menyalurkan bantuan beras sebanyak 2.625 kilogram ke 31 panti asuhan yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Midea Pacu Pertumbuhan Asia-Pasifik lewat Produksi Lokal dan Inovasi Teknologi

balitribune.co.id | Denpasar - Midea, perusahaan teknologi global dan salah satu produsen peralatan rumah tangga terbesar di dunia, menggelar konferensi dealer regional pertamanya di Asia-Pasifik. Acara ini tidak hanya menjadi ajang memperkuat kemitraan dengan mitra lokal, tetapi juga memperkenalkan lima solusi unggulan yang diklaim akan mendefinisikan ulang pengalaman rumah pintar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Serahkan 106 Sertifikat Bermasalah di Tahura Ngurah Rai ke Kejati dan Polda

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tata ruang Bali kembali mencuat. Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Trap) DPRD Provinsi Bali resmi menyerahkan 106 sertifikat tanah bermasalah di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan hutan mangrove kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali serta Polda Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Akses Jalan Warga Ungasan, Koster dan DPRD Bali Desak GWK Buka Tembok Pembatas

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tembok pembatas yang menutup akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, memasuki babak baru. Hingga Senin (29/9) malam, manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) belum juga memenuhi rekomendasi Komisi I DPRD Bali untuk membuka akses tersebut. Padahal, rekomendasi pembongkaran sudah dikeluarkan sejak 22 September 2025 dengan batas waktu tujuh hari.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.