Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kadin Bali Fasilitasi Pengusaha Asal Nusa Penida Minta Kehadiran Gubernur Koster Tata Pariwisata Nusa Penida di Fase New Normal

Bali Tribune / Putu Darmaya (Kiri), Made Ariandi (tengah) dan Made Wijaya (kanan).

balitribune.co.id | Denpasar - Fase new normal oleh sebagian orang dianggap sebagai titik tolak dalam menata kehidupan yang lebih baik di berbagai bidang. Salah satu yang menginginkan  perubahan ke arah yang lebih baik adalah para pengusaha pariwisata asal Nusa Penida, Klungkung. Hal itu terungkap dari pertemuan yang difasilitasi  Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bali bersama perwakilan pengusaha pariwisata asal Nusa Penida di kantor Kadin Bali, Selasa (9/6).

“Kadin Bali memfasilitasi apa yang menjadi keinginan para pengusaha dalam menata kehidupan pariwisata yang lebih baik di fase new normal,” ungkap Ketua Kadin Bali, Made Ariandi disela pertemuan. 

Made Ariandi juga mengungkapkan apa yang menjadi keluhan para pengusaha pariwisata Nusa Penida yang menginginkan kehadiran pemerintah dalam menata pariwisata Nusa Penida kedepannya.

“Baru saja terungkap jika selama ini telah terjadi persaingan yang tidak sehat diantara pengusaha, akibatnya bisa dikatakan pariwisata Nusa Penida lambat laun akan tergerus jika tidak segera diatasi bersama-sama,” sebutnya. Bahkan ia juga telah lama mensinyalir adanya permainan dari pihak travel agent yang mengendalikan bisnis pariwisata dengan berbagai modus.

“Ini juga jadi perhatian kita kedepannya, musti diperketat lagi regulasi keberadaan travel agent nakal, agar pariwisata Bali, Nusa Penida khususnya bisa lebih berkualitas,” tuturnya sembari berharap kehadiran pemerintah dalam menata dunia pariwisata Bali dan Nusa Penida khususnya.

Dari tempat yang sama salah seorang pengusaha pariwisata asal Nusa Penida, Made Wijaya menyampaikan agar Gubernur Bali, I Wayan Koster untuk turut hadir membantu pemulihan pariwisata Nusa Penida dalam menyongsong new normal. 

“Perlu ada campur tangan pemerintah dalam hal ini kita mohon Gubernur Wayan Koster membantu kami baik itu dalam bentuk peraturan gubernur ataupun stimulus lainnya,” ungkap Made Wijaya yang juga pemilik kapal cepat (fast boat) Samaya One serta beberap usaha di bidang pariwisata termasuk sekolah pariwisata.

Ia beralasan dengan kehadiran pemerintah menata pariwisata Nusa Penida secara tidak langsung akan menciptakan pariwisata yang berkualitas, lantaran itulah ia menyambut baik jika pemerintah hadir. 

“Menata Nusa Penida hanya bisa dilakukan jika ada campur tangan pemerintah provinsi melalui regulasi yang ketat, tujuannya agar timbul persaingan yang sehat antar pengusaha,” ujar Made Wijaya yang juga sebagai Wakil Ketua Pendidikan Kadin Bali. 

Lain halnya dengan Putu Darmaya yang juga pengusaha pariwisata asal Nusa Penida, justru  mengungkapkan kondisi sebenarnya sebelum datangnya pandemi Covid-19. Ia menjelaskan, pariwisata Nusa Penida dalam kondisi persaingan tidak sehat, dan itu terjadi diantara para pengusaha sendiri. 

“Misal, paket tour yang telah disepakati sebelumnya 375 ribu, ternyata ada juga yang menjual dibawah itu, akibatnya harga hancur dan ini disebabkan karena adanya iming-iming dari travel agent,” ungkapnya dengan nada kesal.

Padahal menurut pemilik kapal cepat (fast boat) Caspla One ini tiap harinya ribuan wisatawan masuk ke Nusa Penida, namun sepertinya para pengusaha tidak bisa menikmati hasil secara maksimal bahkan cenderung merugi akibat kondisi yang ada.

“Kami berharap persoalan yang selama ini kami hadapi pasca Covid-19 bisa teratasi dengan hadirnya Pemerintah Provinsi Bali membantu menata pariwisata Nusa Penida,” imbuhnya. 

Baik Made Wijaya ataupun  Putu Darmaya yang difasilitasi Kadin Bali dalam kesempatan ini sepakat akan membuat kajian dalam waktu dekat dan hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster sebagai bahan rujukan dalam menata pariwisata Nusa Penida.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.