Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kadinkes Badung: Kebijakan 5 Hari Poli RSD Mangusada Wewenang Direktur

kepala dinas
Bali Tribune/ KADINKES - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Badung dr I Made Padma Puspita.

balitribune.co.id I Mangupura - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Badung dr I Made Padma Puspita, menegaskan bahwa kebijakan operasional di RSD Mangusada, termasuk rencana uji coba pelayanan Poliklinik 5 hari kerja, adalah wewenang Direktur RSD Mangusada. "Dinkes tidak di posisi menyetujui atau tidak. Tentunya ini adalah kebijakan dari Direktur RSD Mangusada untuk menentukan uji coba ini," ujar dr Padma Puspita saat dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).

Padma Puspita menekankan bahwa kepentingan pasien dan mutu pelayanan tidak boleh dikorbankan selama masa transisi. "Harapan kami adalah supaya pelayanan ke masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Setelah uji coba tentunya ada kajian, mana yang terbaik untuk pelayanan kita kepada masyarakat," tegasnya.

Uji coba pola pelayanan baru ini akan dilakukan mulai 1 Maret hingga 31 Agustus 2026, dan hasilnya akan dievaluasi untuk melihat efektivitasnya terhadap akses kesehatan publik di Kabupaten Badung.

Padma Puspita memastikan bahwa layanan di tingkat Puskesmas akan terus diperkuat. "Untuk Puskesmas akan terus kita tingkatkan layanan ke masyarakatnya. Saat ini ada beberapa sudah buka poli sore untuk memudahkan pelayanan," pungkasnya. 

Diketahui RSD Mangusada mulai Maret hingga Agustus ini berencana mengubah pelayanan dari 6 hari menjadi 5 hari. Pihak RSD berdalih pemangkasan jam pelayanan ini untuk efisiensi dan meningkatkan mutu pelayanan. Pun begitu, pihak rumah sakit di Kelurahan Kapal ini mengaku selama masa uji coba akan terus dilakukan evaluasi. 

wartawan
ANA
Category

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Paparkan Strategi dan Capaian Target Pembangunan, Dukung Pariwisata, Infrastruktur Fokus Utama

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memaparkan strategi dan pencapaian target pembangunan di Kabupaten Badung, pada Rapat Koordinasi Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di ruang pertemuan Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rakor diikuti Bupati/Walikota se-Bali serta Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Bahas Raperda Penyertaan Modal Daerah untuk PT Penjaminan Kredit Bali Mandara

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Gosana II DPRD Badung, Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Badung Tutup Pelatihan Sensus Ekonomi dan Canangkan "Desa Cantik" 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung diwakili Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba secara resmi menutup Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026, sekaligus mencanangkan program pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) tahun 2026 di Aston Kuta Hotel & Residence, Minggu (7/6/2026). Ada tiga Desa yang dicanangkan sebagai Desa Cantik Kabupaten Badung 2026 yaitu Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Gulingan dan Desa Pererenan.

Baca Selengkapnya icon click

Bahas Raperda Pencabutan Perda Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Rai Wirata Pimpin Rapat Pansus

balitribune.co.id | Mangupura – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung, I Made Rai Wirata, memimpin rapat kerja Pansus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung N

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.