Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Bunuh Diri Tinggi, PKHI: Ada Apa Dengan Kesehatan Mental Masyarakat Bali?

pengurus DPD PKHI Bali
Bali Tribune / PENGUKUHAN - Ketua DPP Pusat Avifi Arka bersama Ketua DPD PKHI Bali AA Lanang Agung Ananda saat mengukuhkan tujuh kepengurus DPC se Bali bertempat di Puspem Badung, Rabu (30/7).

balitribune.co.id | Mangupura - Tingginya kasus "ulah pati" atau bunuh diri di Bali menjadi perhatian serius Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia atau yang disingkat dengan PKHI.

Para pengurus dan anggota PKHI yang ada di Bali bahkan siap ambil bagian dalam upaya pencegahan agar kasus bunuh diri tidak terus bertambah di Pulau Dewata.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PKHI, Ir. Avifi Arka, CHt., CI, pada acara pengukuhan tujuh pengurus DPC dan Rapat Kerja Daerah bertempat di Puspem Badung, Rabu (30/7).

Menurut Avifi Arka fenomena bunuh diri yang terjadi belakangan ini di Bali sudah menjadi perhatian nasional. Di tengah citra Bali sebagai surga wisata dunia, muncul ironi mendalam, tingginya kasus bunuh diri, khususnya di kalangan laki-laki.

"Tingginya kasus bunuh diri ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, ada apa dengan kesehatan mental masyarakat Bali?," ungkapnya.

Dengan didampingi Ketua DPD PKHI Provinsi Bali AA Lanang Agung Ananda (Lan Ananda), Avifi Arka menyatakan permasalahan bunuh diri ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun juga menjadi tanggung jawab bersama terutama pengurus dan anggota PKHI yang memang memiliki kemampuan dibidang mental dan kejiwaan.

"Ini sebagai  tantangan besar yang harus dijawab bersama. Tantangan bagi teman-teman PKHI, khususnya di Bali, untuk mewakafkan dirinya demi membantu masyarakat," kata Avifi Arka.

Bali sebagai daerah pariwisata yang terbuka bagi siapa saja yang datang tidak boleh masyarakatnya sampai bermental lemah. Oleh karena itu, Avifi Arka menyatakan pembangunan tidak cukup hanya sebatas pembangunan fisik, namun juga harus pembangunan mental.

Ia bahkan mencontohkan di Amerika Serikat, lokasi ikonik seperti Golden Gate Bridge dikenal sebagai tempat bunuh diri. Pemerintah setempat bahkan menyiapkan pagar tinggi dan papan informasi berisi nomor kontak bantuan. Namun yang paling penting adalah membangkitkan kesadaran masyarakat.

"Solusi jangka panjangnya tidak bisa sebatas pembangunan fisik saja, tapi soal mental juga," ucapnya.

Avifi Arka berharap dengan terbentuknya kepengurusan PKHI di tujuh kabupaten/kota di Bali bisa memberi solusi dalam mengatasi persoalan bunuh diri ini. Begitu juga persoalan lainnya, salah satunya permasalahan siswa SMP yang banyak belum bisa membaca di Bali.

“Hipnoterapi sangat efektif untuk membantu seseorang untuk menjadi lebih baik," tegasnya.

Yang jelas lanjut dia hipnoterapi saat ini telah diterapkan pada berbagai sektor, mulai dari pendidikan, atletik, hingga penanganan kasus berat seperti kanker.

Agar profesi ini memiliki payung hukum yang jelas PKHI saat ini tengah mendorong lahirnya regulasi khusus, seperti Permenkes.

Dengan adanya aturan tersebut maka praktisi akan lebih tenang dalam melayani masyarakat.

"Hipnotis ini bukan klenik. Selama ini banyak stigma keliru soal hipnotis, yang dianggap berbau mistis atau dikaitkan dengan hal-hal gaib. Padahal ini murni teknik ilmiah. Bahkan dDi Amerika sejak 1959, hipnoterapi sudah digunakan dalam proses hukum," jelasnya sembari menambahkan anggota PKHI di Indonesia saat ini sudah mencapai 15.000 anggota dan tersebar di 38 provinsi.

wartawan
ANA
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.