Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kembali Aksi Demo Tolak IMF - WB di Kawasan Renon

Aksi tolak Event IMF-WB di Renon, kemarin.

BALI TRIBUNE - Untuk kedua kalinya aksi demo atas terselenggaranya acara tahunan IMF -WB mendapat penolakan dari para aktofis. Aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB melakukan aksi demonstrasi di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Niti Mandala Renon l, Denpasar, Senin (8/10). Mereka kembali menyerukan untuk meminta IMF-WB mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Dalam orasinya, Koordinator Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB, Ali mengatakan pertemuan terbesar di dunia pada bidang ekonomi dan keuangan atau IMF-WB itu dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di Tanah Air. "Pertemuan ini hanya membawa keuntungan bagi korporasi dan membesarkan ketimpangan yang akan menyengsarakan masyarakat, terutama buruh dan petani," teriaknya. Karena itu, menurut dia, aksi demo ini bertujuan untuk melindungi hak rakyat dan gerakan ini tidak ada tujuan merugikan rakyat Bali, namun meminta negara untuk mendorong IMF-WB agar memihak pada kesejahteraan masyarakat. "Kami ingin kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat dengan adanya kebijakan pertemuan IMF-WB," katanya. Direktur LBH Bali Dewa Putu Adnyana selaku pendamping aliansi mengatakan upaya kritis rakyat ini jangan dijadikan ancaman, namun harapan masyarakat kepada negara. "Kami hanya mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum harus ikut membantu pengamanan gerakan ini," katanya lagi. Sementara dalam aksi yang sudah dua kali di gelar ini, sempat terjadi persitegangan antara warga dan para pendemo. Pasalnya selain membuat macet kondisi lalulintas, warga yang mengaku dari lingkungan desa Adat Renon itu merasa resah dengan aksi demo.

wartawan
Made Ari Wirasdipta
Category

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Paparkan Strategi dan Capaian Target Pembangunan, Dukung Pariwisata, Infrastruktur Fokus Utama

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memaparkan strategi dan pencapaian target pembangunan di Kabupaten Badung, pada Rapat Koordinasi Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di ruang pertemuan Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rakor diikuti Bupati/Walikota se-Bali serta Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Bahas Raperda Penyertaan Modal Daerah untuk PT Penjaminan Kredit Bali Mandara

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Gosana II DPRD Badung, Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Badung Tutup Pelatihan Sensus Ekonomi dan Canangkan "Desa Cantik" 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung diwakili Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba secara resmi menutup Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026, sekaligus mencanangkan program pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) tahun 2026 di Aston Kuta Hotel & Residence, Minggu (7/6/2026). Ada tiga Desa yang dicanangkan sebagai Desa Cantik Kabupaten Badung 2026 yaitu Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Gulingan dan Desa Pererenan.

Baca Selengkapnya icon click

Bahas Raperda Pencabutan Perda Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Rai Wirata Pimpin Rapat Pansus

balitribune.co.id | Mangupura – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung, I Made Rai Wirata, memimpin rapat kerja Pansus dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung N

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.