balitribune.co.id | Amlapura - Menyikapi informasi dari masyarakat terkait aktifitas bongkar muat kapal KM Mutiara Ferindo, di Pelabuhan Cruise Tanah Ampo, anggota DPRD Karangasem dari Komisi II dan Komisi III turun langsung melakukan Sidak ke Pelabuhan Tanah Ampo. Sidak dilaksanakan, Jumat (19/2/2021), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika.
Dalam sidak tersebut, Ketua DPRD dan anggota diterima oleh Kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Padang Bai, selaku pengelola dermaga pelabuhan Tanah Ampo, untuk selanjutnya meninjau kondisi Dermaga Tanah Ampo yang sudah hampir belasan tahun mangkrak dan kini dioperasikan oleh KSOP sebagai pelabuhan pengumpul yang melayani penyebrangan kapal dari Tanah Ampo, manggis menuju Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok.
I Wayan Sunarta, Ketua Komisi III mempertanyakan soal alasan pengoperasian Dermaga Cruise Pelabuhan Tanah Ampo oleh KSOP Padang Bai. “Kami meminta penjelasan soal pengoperasian Dermaga Tanah Ampo ini, karena sesuai dengan perencanaan awal pelabuhan ini merupakan pelabuhan kapal pesiar, bukan pelabuhan kapal penyebrangan,” ucap Wayan Sunarta.
Selain itu kata dia, dari sisi aturan Perda RTRW Kabupaten Karangasem, sudah terjadi alih fungsi termasuk peruntukkannya, dimana kata dia Padang Bai dan Tanah Ampo sesuai Perda RTRW Kabupaten merupakan kawasan pariwisata eklusif. “Jadi kalau mengacu dari Perda RTRW artinya sudah terjadi alih fungsi. Karena pelabuhan ini sudah tidak lagi menjadi pelabuhan pariwisata,” sentilnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala KSOP Padang Bai, Ni Luh Putu Eka Suyasmin, menyampaikan jika sejak tahun 2017 lalu, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perhubungan, telah menurunkan status Pelabuhan Cruise tanah Ampo dari awalnya Pelabuhan Utama menjadi Pelabuhan Pengumpul. “Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor KP 432 Tahun 2017, tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dimana status Pelabuhan Tanah Ampo diturunkan dari Pelabuhan Utama menjadi Pelabuhan Pengumpul, untuk alih muat penumpang ataupun barang antar provinsi,” bebernya.
Diuraikannya, jika pelabuhan Tanah Ampo selesai dibangun pada tahun 2009, dan diserahkan pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat ke KSOP Pelabuhan Benoa, kemudian pada Tahun 2015 pengelolaan dan pengoperasian Pelabuhan Tanah Ampo disierahkan ke KSOP Padang Bai. “Pusat menugaskan kami untuk mengoperasikan pelabuhan tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai Pelabuhan Pengumpul. Seharusnya sudah dioperasikan sejak tahun 2015, tapi tidak ada kapal yang mau berlabuh disini. Kami berusaha mempromosikan dan mengarahkan kapal untuk bongkar muat di Tanah Ampo, hingga akhirnya ada kapal KMP Mutiara Ferindo yang bersedia,” ungkapnya.
Pengoperasian pelabuhan tersebut, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Bali dan Dinas Perhubungan Karangasem serta melibatkan pihak adat Tanah Ampo, dimana untuk tenaga kerja diarahkan untuk merekrut warga setempat. “Setiap tahunnya kami mengeluarkan biaya perawatan hingga Rp. 650 Juta. Saat ini beberapa bagian dermaga termamsuk fender sudah mengalami keropos dan kerusakan. Nah untuk bisa mendapatkan biaya perbaikan dan perawatan, syaratnya pelabuhan ini harus dioperasikan sehingga ada aktifitas disini,” ulasnya.
Menanggapi penjelasan dari KSOP Padang Bai, dewan untuk sementara mempersilakan pihak KSOP untuk melanjutkan pengoperasian pelabuhan Tanah Ampo sebagai pelabuhan pengumpul. “Nanti pihak KSOP kita akan undang rapat kerja bersama setelah pelantikan Bupati Karangasem terpilih. Kami akan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar status pelabuhan tanah ampo dikembalikan ke Pelabuhan Utama untuk kapal cruise,” lontar I Wayan Sunarta.
wartawan
Husaen
Category
