Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KONI Bali Optimistis Lolos Verifikasi

boling
IGN Oka Darmawan

BALI TRIBUNE - KONI Bali sangat optimistis lolos dari verifikasi venue untuk melangkah di Bidding Host PON XXI/2024. Verifikasi yang sudah tuntas dilakukan untuk tuan rumah Bali itu, tim dari pusat disebutkan begitu memberikan apresiasi.

 "Bukan bermaksud mendahului, kami yakin lolos verifikasi venue PON. Sebab, venue memang ada dan masih aktif dipakai oleh atlet. Kondisinya juga bagus, venue sesuai standar nasional," ungkap Sekum KONI Bali, I Gusti Ngurah Oka Darmawan ditemui di KONI Bali, Jumat (9/3).

Pria yang juga Ketum Pengprov Perbasi Bali itu mengatakan, selama ini memang banyak pilihan tempat venue di Bali. Bahkan dari sisi jumlah semuanya ada. "Dari 56 cabor yang dipertandingkan di event PON, di Bali semuanya sudah ada. Termasuk venue boling, dan menembak," tegas Oka Darmawan.

 Kalau di PON Papua, cabor boling arahnya tidak dipertandingkan, namun di Bali memang sudah ada venue boling. Soal cabor berkuda nanti diarahkan dihelat di NTB. Sebab, dari pembagian venue, termasuk balap motor, lengkap ada di NTB. Itu artinya, tuan rumah bersama NTB sifatnya saling melengkapi.

Meskipun dari 56 cabor yang dipertandingkan di event PON, termasuk cabor eksebisi, 40 cabor akan digelar di Bali, sisanya  (16 cabor) untuk NTB. "Untuk 40 cabor di Bali, kami tegaskan semuanya ada. Makanya, tim verifikasi dari KONI Pusat sangat puas dengan apa yang dimiliki Bali," papar Oka Darmawan.

Belum lagi Bali didukung oleh tempat-tempat besar seperti kawasan BNDCC, Nusa Dua Conference, dan Westin. Itu bisa saja menjadi alternatif untuk menggelar beberapa cabor PON. "Bali sebenarnya sudah lengkap," imbuh Oka Darmawan.

Ditambahkan, dari persyaratan awal 30 persen dari kebutuhan venue sudah ada untuk tahun ini, penilaiannya dianggap sudah lolos verifikasi. Karena masih ada perjalanan waktu 6 tahun ke depan untuk PON 2024. Namun kondisi Bali saat ini sudah jauh lebih dari ada. Minimal ketersediaan 30 persen venue cabor sudah ada.

 "Tim KONI Pusat juga bangga dan mengkui jika Bali mendapat dukungan Pemerintah Daerah sebagai host PON. Dan, dari hasil pemaparan secara keseluruhan Provinsi Bali, tim verifikasi Pusat cukup responsif dan salut dengan kondisi venue di Bali," papar Oka Darmawan.

Dia mengatakan, di Bali untuk satu cabor saja, ada 3 kabupaten yang mengajukan sebagai penyelenggara. Itu artinya, banyak alternatif pilihan jika memang benar terpilih selaku host PON terutama dari sisi kesiapan venue cabor.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.