Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kresna Budi Dukung Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang, Syaratkan Pakai APBN

pelabuhan
Bali Tribune / PELABUHAN – Suasana Pelabuhan Celukan Bawang.

balitribune.co.id I Singaraja - Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang, Gerokgak, Buleleng, Bali. Namun, ia menegaskan agar proyek infrastruktur tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali.

Menurut Kresna Budi, optimalisasi Pelabuhan Celukan Bawang merupakan langkah strategis untuk mengurai persoalan kemacetan di Gilimanuk, Jembrana, termasuk urusan logistik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Bali Utara. 

"Menurut pandangan saya, cara penguraian yang paling tepat adalah memaksimalkan Pelabuhan Celukan Bawang. Ini bukan hanya untuk antisipasi jangka pendek seperti Idul Fitri saja, tetapi untuk antisipasi jangka menengah dan panjang. Jangan sampai masalah kemacetan logistik terjadi lagi," ujarnya, Sabtu (11/5/2026).

Politisi Partai Golkar tersebut juga mendukung rencana penambahan tiga hingga empat dermaga baru serta peningkatan status pelabuhan. Ia menilai keberadaan pelabuhan memiliki peran vital terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan oleh pelabuhannya. "Kalau jalurnya macet, ekonomi mandek. Tapi kalau jalurnya dibuka, ekonomi pasti lancar," tambahnya.

Selain itu menurut Kresna Budi,  pembangunan pelabuhan berskala besar seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bukan menjadi beban daerah. "Peranan itu kan ranahnya Pelindo, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Perusahaannya kan di bawah kementerian. Jangan dong duit Bali yang dipakai untuk itu. Anggaran dari kementerian yang harus dibawa ke Bali supaya ekonomi kita lebih hidup," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi APBD Bali saat ini masih terbatas sehingga perlu difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan. "Kalau APBD dipakai untuk membangun pelabuhan, sementara kondisi keuangan kita sedang keteteran, itu kurang tepat. Biarlah anggaran daerah digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Semuanya punya peran masing-masing," jelasnya.

Kresna Budi menilai keberhasilan seorang kepala daerah dapat dilihat dari kemampuannya menghadirkan anggaran pusat untuk pembangunan daerah. Keberhasilan seorang pemimpin adalah mampu menarik anggaran pusat ke daerah. "Kita serahkan proyek dari Kementerian Perhubungan, baik darat maupun laut, untuk Buleleng. Kita sangat dukung. Bukan berarti kita tidak setuju dengan pembangunan, tetapi kita butuh anggaran kementerian untuk infrastruktur di Bali," tandasnya. 

wartawan
CHA
Category

Bapenda Denpasar Gencarkan Klaster Digital, ASN Dilarang Nunggak Pajak

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar terus melakukan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Tidak hanya menyasar masyarakat umum, Bapenda kini mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Denpasar untuk menjadi contoh dalam ketaatan membayar pajak melalui kanal digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

ASN Hingga TNI/Polri Dikerahkan Atasi Tumpukan Sampah di Tabanan

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan mengerahkan ratusan personel gabungan dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri untuk menangani tumpukan sampah di seputaran Tabanan. Pengerahan ini dilakukan pada Selasa (5/5/2026) sore di sekitar 20 titik lebih lokasi, baik di Kecamatan Tabanan maupun di Kediri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Imigrasi Jaring 62 WNA Pelanggar Aturan di Bali

balitribune.co.id I Denpasar - Sebanyak 62 warga negara asing (WNA) terjaring dalam operasi "Patroli Keimigrasian Dharma Dewata" yang digelar jajaran Imigrasi di wilayah Bali selama 20 hari terakhir. Puluhan WNA tersebut kedapatan melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal hingga keterlibatan dalam aktivitas ilegal.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.