Denpasar, Bali Tribune
DPD PDIP Provinsi Bali menggelar Dialog Hormati Guru di Sekretariat DPD PDIP Provinsi Bali, Minggu (17/4). Menariknya, kegiatan serangkaian HUT ke-43 PDIP dengan tema ‘Berjuang untuk Menjadikan Guru yang Profesional Guna Mencerdaskan Kehidupan Bangsa’ itu, juga menghadirkan ratusan guru dari sembilan kabupaten dan kota di Bali.
Ratusan guru ini bahkan dikerahkan dan dikoordinir langsung para kader yang juga kepala daerah yang berasal dari PDIP. Kondisi ini menimbulkan spekulasi bahwa acara ini adalah bagian dari pengerahan massa untuk kepentingan PDIP memenangkan Pilgub Bali 2018 mendatang.
Hanya saja, spekulasi ini dibantah keras oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan Koster. Menurut dia, salah satu hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, mewajibkan agar pada rangkaian HUT ke-43 PDIP seluruh DPD diwajibkan untuk menggelar Dialog Hormati Guru.
"Tidak ada kaitan (dengan Pilgub). Kami tidak ingin mempolitisasi guru, dan kami juga berharap agar guru tidak dipolitisasi. Kalaupun PDIP memiliki bupati di sejumlah kabupaten dan kota, kami tidak ingin mengintervensi khususnya untuk memperjuangkan nasib guru," tegas Koster, dalam dialog yang dihadiri Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dr Sumarna Surapranata PhD ini.
Bahkan di hadapan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud RI, Koster berjanji untuk mengawal para guru, khususnya guru dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga tingkat SMA/SMK/sederajat di Bali. Pengawalan ini khususnya untuk mendapatkan sertifikasi dan tunjangan profesi dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Profesi Guru.
"Ada isu sertifikasi dan tunjangan dicabut. Tetapi saya tegaskan itu tidak benar. Kami PDIP akan terus mengawal dan memperjuangkan untuk profesionalisme dan kesejahteraan guru. Artinya dengan guru profesional, maka akan terlahir banyak generasi anak bangsa yang cerdas. Tentu mereka harus minimal S1," ujar anggota Fraksi PDIP DPR RI itu.
Salah satu upaya untuk menjadikan para guru, khususnya guru di Bali, agar lebih sejahtera dan profesional, kata dia, dengan ingin memperjuangkan proses sertifikasi. "Tahap 2005 lalu akan dirampungkan terlebih dulu, dan saat ini kami terus mendorong agar mereka aktif mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) maupun Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG), termasuk bagi guru baru," kata Koster.
Sementara Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dr Sumarna Surapranata, PhD, menambahkan, secara nasional ada sekitar 555.467 guru yang harus segera mendapat sertifikasi. Dari total itu, Kemendikbud RI menargetkan pada 2019 mendatang akan rampung.
"Asumsinya dengan dibagi menjadi empat kelompok, dengan 140 ribu per tahun, maka 2019 mendatang semua guru sudah bersertifikasi," tandas Sumarna Surapranata.
Bahkan dari total itu, imbuhnya, ada sekitar 3.700 guru dengan hasil UKG baik. "Bali cukup bagus, tentu harapannya ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi," pungkasnya.
