Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lanal Bali Gagalkan Ekspor BL Senilai Rp5 M

Kelautan
BIBIT LOBSTER -- Didampingi beberapa perwira dan pejabat dari instansi terkait, Danlanal Bali Kolonel Laut (P) GB Oka Tapayasa, SE., (tengah) saat mengecek ruang kamar tidur di villa elite di Seminyak, Kuta, yang dipakai untuk menyimpan puluhan ribu bibit lobster senilai sekitar Rp5 miliar.

BALI TRIBUNE - Setelah melakukan pendalaman informasi dan pengintaian selama tiga bulan, akhirnya tim Lanal Bali dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bali, Kolonel Laut (P) Gusti Bagus Oka Tapayasa, SE., berhasil membongkar jaringan sindikat pengekspor gelap bibit lobster atau “baby lobster” (BL) sebanyak 31.230 ekor yang ditaksir senilai sekitar Rp5 miliar.  “Sebelumnya saya perintahkan tim unit intel untuk mencari dan mengumpulkan sejumlah informasi terkait dugaan adanya jaringan sindikat pengekspor gelap bibit lobster yang bermain di Bali selama tiga bulan. Awalnya di laut, tapi kali ini mengarah ke darat, sehingga kami balik pola penyelidikannya. Berkat keseriusan dan kerja keras tim, akhirnya kami berhasil membongkar jaringan tersebut,” ujar Kolonel Laut GB Oka, saat ditemui di Mako Lanal Bali, Jalan Sesetan, Denpasar, kemarin. Didampingi beberapa Pamen Lanal Bali, Danlanal menjelaskan, kegiatan operasi penangkapan ini merupakan tindak lanjut perintah dari Pemimpin TNI AL kepada seluruh jajaran TNI AL di daerah, agar melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum terhadap semua kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara. Bahkan untuk membongkar jaringan penyelundupan BL tersebut, sejumlah personel Lanal Bali disebar ke sejumlah lokasi yang ditengarai sering dijadikan lokasi transaksi BL, baik di Bali maupun Lombok, Nusa Tenggra Barat (NTB).Selanjutnya dilakukan penggerebekan di sebuah rumah mewah berlantai dua di The Revata Ultimate Seminyak Hideout Villa di Jalan Dewi Saraswati II/1, Seminyak, Kuta, Minggu (29/4) pukul 23.30 Wita. Mengetahui bisnis ilegalnya terbongkar, dua dari lima orang yang diduga kuat anggota jaringan sindikat pengekspor BL itu kabur melalui jendela kamar mandi di lantai dua, lalu loncat ke bangunan sebelah rumah dan melarikan diri setelah melompat ke semak-semak. Ketiga warga pribumi itu, masing-masing berinisial H, R, dan M (perempuan) hingga Selasa (1/5) sore kemarin masih menjalani pemeriksaan intensif di Mako Lanal Bali. Mereka bakal dijerat dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Permen Nomor: 56/Permen-KP/2016, tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah RI sesuai Pasal 7 dan Pasal 8, serta Permen Nomor: 1/Permen- KP/2015, tentang Penangkapan Lobsters, dengan ancaman hukum maksimal 6 tahun. Hasil pengecekan tim gabungan dari instansi terkait, Senin (30/4), puluhan ribu BL jenis Mutiara dan Pasir yang tersimpan di dalam 4 “styrofoam box” dan puluhan baskom plastik itu rencananya hendak diekspor ke Vietnam dan transit di Singapura. Seluruh barang bukti tersebut ditemukan di ruang kamar tidur ber-AC di lantai 1, dekat kolam renang. Untuk penanganan selanjutnya, pihak Lanal Bali berkoordinasi dengan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu-Kementerian Kelautan dan Pertanian (BKIPM-KKP) Denpasar serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi kejadian dan penghitungan ulang, diperkirakan ribuan dari 31.230 ekor BL sudah mati karena kekurangan oksigen.   Terhadap puluhan ribu ekor BL yang masih hidup itu, oleh sejumlah perwakilan dari petugas gabungan instansi terkait dilakukan pelepas-liaran di sekitar Pulau Serangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan habitat biota laut tersebut agar dapat hidup dan berkembang dengan baik, sehingga nantinya bisa memberikan kesejahteraan bagi para nelayan dan masyarakat luas. Kepala BKIPM-KKP Denpasar, Ir Anwar, MSi., menyampaikan apreasiasi yang luar biasa kepada tim yang berhasil mengungkap kasus tersebut. “Hal ini juga menjadi tanggung jawab dan atensi kami dalam pengendalian BL di Bali yang merupakan limpahan dari daerah lain. Februari lalu juga berhasil digagalkan upaya ekspor sekitar 20 BL jenis Mutiara dan Pasir,” ujar Anwar.

wartawan
Djoko Moeljono
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.