Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lidartawan: Visi Misi Balon Gubernur 2024 Mengacu Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru

Bali Tribune / Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan.

balitribune.co.id | DenpasarKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, saat menggelar Media Gathering bersama awak media di Denpasar, Kamis (18/7) kembali mengingatkan kepada Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2024-2029 di Pilkada serentak untuk merancang visi-misinya sesuai dengan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru.

Apa yang disampaikan Lidartawan, menurutnya sudah ada instruksi agar seluruh visi-misi kandidat harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang masing-masing provinsi atau kabupaten/kota, bahkan pembangunan Nasional, sekaligus menepis anggapan visi misi itu akan menguntungkan salah satu kandidat.

“Tentu kita di Bali punya Perda tentang pembangunan Bali 100 tahun. Visi-misi Gubernur harus searah dengan apa yang dicanangkan pemerintah dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota," tukasnya. Berangkat dari sinilah kemudian KPU akan mengajak Bappeda dalam Kelompok Kerja (Pokja) untuk menilai visi-misi itu.

Bahkan ia menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang dan melibatkan Bappeda Provinsi Bali serta beberapa pihak terkait untuk membahas konsep debat maupun kampanye dalam perhelatan Pilgub dan Wagub Bali tahun 2024.

“Kita minta bantuan Bappeda Bali untuk melihat visi-misi yang harus disampaikan, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah itu harus disampaikan kepada kandidat, supaya mereka membuat visi-misi yang selaras dengan rencana pembangunan tersebut,” ucap Lidartawan.

Selain visi-misi setiap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali harus sesuai dengan Perda tentang Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali, sedangkan program kerja masing-masing kandidat kelak akan disesuaikan dengan visi misi yang telah ditentukan.

Jadi Lidartawan kembali menegaskan, dalam hal ini soal visi misi tidak ada keberpihakan terhadap kandidat tertentu, semua linear dengan apa yang dicanangkan yakni haluan pembangunan Bali masa depan.  

“Jadi kita wajibkan nanti untuk di Provinsi Bali harus sesuai dengan Perda yang sudah ada. Kita sudah punya Perda ini, tentang pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Visi-misinya harus mengarah ke situ,” katanya, sembari berujar, poin poin mana saja dari program kerja tersebut yang bisa disinkronkan dengan visi misi kandidat, disinilah perlunya peran dari Bappeda Bali.

wartawan
ARW
Category

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.