Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lidartawan: Visi Misi Balon Gubernur 2024 Mengacu Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru

Bali Tribune / Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan.

balitribune.co.id | DenpasarKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, saat menggelar Media Gathering bersama awak media di Denpasar, Kamis (18/7) kembali mengingatkan kepada Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2024-2029 di Pilkada serentak untuk merancang visi-misinya sesuai dengan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru.

Apa yang disampaikan Lidartawan, menurutnya sudah ada instruksi agar seluruh visi-misi kandidat harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang masing-masing provinsi atau kabupaten/kota, bahkan pembangunan Nasional, sekaligus menepis anggapan visi misi itu akan menguntungkan salah satu kandidat.

“Tentu kita di Bali punya Perda tentang pembangunan Bali 100 tahun. Visi-misi Gubernur harus searah dengan apa yang dicanangkan pemerintah dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota," tukasnya. Berangkat dari sinilah kemudian KPU akan mengajak Bappeda dalam Kelompok Kerja (Pokja) untuk menilai visi-misi itu.

Bahkan ia menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang dan melibatkan Bappeda Provinsi Bali serta beberapa pihak terkait untuk membahas konsep debat maupun kampanye dalam perhelatan Pilgub dan Wagub Bali tahun 2024.

“Kita minta bantuan Bappeda Bali untuk melihat visi-misi yang harus disampaikan, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah itu harus disampaikan kepada kandidat, supaya mereka membuat visi-misi yang selaras dengan rencana pembangunan tersebut,” ucap Lidartawan.

Selain visi-misi setiap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali harus sesuai dengan Perda tentang Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali, sedangkan program kerja masing-masing kandidat kelak akan disesuaikan dengan visi misi yang telah ditentukan.

Jadi Lidartawan kembali menegaskan, dalam hal ini soal visi misi tidak ada keberpihakan terhadap kandidat tertentu, semua linear dengan apa yang dicanangkan yakni haluan pembangunan Bali masa depan.  

“Jadi kita wajibkan nanti untuk di Provinsi Bali harus sesuai dengan Perda yang sudah ada. Kita sudah punya Perda ini, tentang pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Visi-misinya harus mengarah ke situ,” katanya, sembari berujar, poin poin mana saja dari program kerja tersebut yang bisa disinkronkan dengan visi misi kandidat, disinilah perlunya peran dari Bappeda Bali.

wartawan
ARW
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.