Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Marak Konten Menjurus Kampanye Negatif, Masyarakat Diajak Ciptakan Pilkada yang Berintegritas

Bali Tribune/ PENGAWASAN - Banyak konten yang menjurus ke kampanye negatif, Bawaslu Jembrana gencarkan pola pengawasan partisipatif.
Balitribune.co.id | Negara - Di tengah maraknya konten unggahan di berbagai media sosial di masa kampanye Pilkada Jembrana 2020, bahkan tidak sedikit yang mengarah pada kampanye negatif (black campaign), kini pengawasan dilakukan secara partisipatif. Semua komponen masyarakat diajak melakukan pengawasan untuk menciptakan Pilkada yang berintegritas.
 
Di masa kampanye Pilkada Jembrana 2020, di dunia maya kini marak konten-konten yang diunggah oleh akun-akun yang mendukung para pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Di tengah berbagai pembatasan terhadap kegiatan pengumpulan masa di masa pandemi Covid-19, media sosial menjadi sarana strategis bagi para pendukung untuk menggaet hati pemilih dengan penyebaran berbagai konten. Kini marak konten-konten berbau politik yang mengarah pada kampanye negatif. Banyak muncul akun di berbagai plafform media sosial yang menggunakan nama samaran. Akun-akun yang tidak diketahui siapa identitas aslinya gencar mengunggah konten yang saling menyerang dan menjatuhkan pasangan calon lain untuk meraih simpati netizen demi meraih suara saat hari pemungutan suara nanti. 
 
Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana Pande Made Ady Mulyawan mengakui pada Pilkada Jembrana kali ini pertarungan antar pendukung justru lebih sengit di dunia maya dibandingkan gerakan di dunia nyata.“Di tengah keterbatasan akibat Covid-19, sekarang semua melirik medsos, tapi kontennya sudah menjurus ke penghinaan hingga saling hujat,” ujarnya. 
 
Bawaslu juga diberi amanah untuk mengawasi kampanye di dunia maya, namun diakuinya akun-akun di media social jumlahnya sangat banyak. “Kami masih ada keterbatasan, sehingga kesulitan mengidentifikasi pemilik akun-akun palsu. Sedangkan dalam penanganan, data harus valid, tidak boleh katanya-katanya, walaupun kami sudah ada kerjasama dengan Polda Bali,” ungkapnya.
 
Saat ini pihaknya hanya baru mengintensifkan pengawasan terhadap akun-akun resmi (official) masing-masing pasangan calon yang terdaftar secara resmi di KPU Jembrana. “Kalau pengawasan terhadap akun yang resmi dari paslon ini postingannya santun, tapi kalau yang diluar kelewatan bahasanya. Kami sangat berhati-hati melakukan pengawasan di media sosial. Tapi bukan berarti kami mengabaikannya, sepanjang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang jelas namanya. Yang pakai nama abal-abal ini yang memang menyulitkan. Kita akui kehadiran Bawaslu di medsos masih minim. Nanti disampaikan ke Bawaslu Provinsi Bali agar ada langkah awal sehingga kami tidak hanya memantau saja,” tegasnya.
 
Pihaknya juga menggalakan pengawasan partisipatif dengan menjaga sinergitas bersama seluruh komponen di masyarakat. Terlebih menurutnya indikator keberhasilan pengawasan yang dilakukan Bawaslu bukanlah pada banyaknya penanganan namun pada sejauh mana pencegahan yang dilakukan sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berujung penanganan.
 
Diakuinya, selama ini memang jauh lebih banyak laporan pelanggaran dari masyarakat dibandingkan temua dari internal Bawaslu, salah satunya memang karena upaya pencegahan yang dilakukan pihaknya. “Dibandingkan temuan kami, memang lebih banyak laporan dari pihak lain. Karena selain jangkuang pengawasan yang luas dengan personil terbatas, kami juga langsung melakukan pencegahan kalau ada potensi pelanggaran. Bersyukur tim pemenangan rajin berkordinasi, sehingga tidak sampai menjadi temuan,” tandasnya. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Amanat POJK 19/2025, Permudah Akses Pembiayaan Masyarakat

balitribune.co.id | Denpasar - Likuiditas perbankan nasional menunjukkan peningkatan setelah pemerintah menambahkan Dana Penempatan Pemerintah (DPK) sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank BUMN pada 12 September 2025 lalu. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong pemulihan fungsi intermediasi perbankan, termasuk di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Lahan Sawah Bali Susut 6.500 Hektare dalam 5 Tahun, Denpasar Terparah

balitribune.co.id | Denpasar - Lahan sawah di Bali terus menyusut. Berdasarkan data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, sejak 2019 hingga 2024, pulau ini kehilangan 6.521,81 hektare sawah atau turun 9,19 persen. Rata-rata, setiap tahun penyusutan mencapai 1,53 persen.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Alih Fungsi Lahan Tahura, BPN: Bukan Kawasan Hutan

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik lahan di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kelurahan Sidakarya, Denpasar Selatan, kembali menyeruak setelah Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pekan lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Beban Guru Oemar Bakri

balitribune.co.id | " …murid bengalmu mungkin sudah menunggu, laju sepeda kumbang di jalan berlubang selalu begitu dari dulu waktu jaman Jepang…..oemar Bakri pegawai negeri 40 tahun mengabdi…jadi guru jujur berbakti memang makan hati, omar bakri banyak ciptakan menteri… professor dokter ,insinyur pun jadi… (Syair Lagu Iwan Fals)

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jaga Akses Vital, Pemkab Badung Atensi Perbaikan Jalan Jebol di Kerobokan

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat menangani kerusakan jalan dan jembatan jebol di kawasan Kerobokan.

Meski ruas tersebut bukan milik kabupaten, melainkan jalan provinsi yang menghubungkn Kerobokan-Munggu-Tanah Lot, Pemkab Badung menunjukkan kepedulian dengan langsung berkoordinasi dengan PUPR Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IX DPR RI Kawal Program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita Non-PAUD

balitribune.co.id | Denpasar - Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Denpasar, Jumat (19/9) untuk meninjau implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene. Kunjungan kerja  dilakukan  bersama mitra kerja lintas Kementerian dan Lembaga diantaranya Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.