Diposting : 30 April 2021 06:40
I Made Darna - Bali Tribune
balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Badung meminta pelaku usaha akomodasi yang ada di Kabupaten Badung melengkapi dirinya dengan Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability). Pasalnya, pariwisata yang rencananya dibuka Juni ini harus didukung oleh kesiapan Protokol Kesehatan (Prokes) yang memadai.
Sementara itu, data Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Badung menyebutkan hingga kini jumlah akomodasi yang sudah memiliki sertifikat CHSE baru sebanyak 198 dari sekitar 3.300 akomodasi, yakni hotel berbintang, hotel non bintang, dan villa. Sedangkan, untuk restoran dari 1.800 hanya 64 restoran yang sudah memiliki. Kemudian pada sektor lainnya 24 Daya Tarik Wisata (DTW) dan 8 mal yang telah memiliki sertifikat CHSE.
Minimnya pelaku usaha mengantongi sertifikat CHSE ini diharapkan menjadi perhatian bersama. Terutama organisasi pelaku usaha yang tergabung dalam organisasi seperti PHRI, GIPI, Asita, dan lainnya, harus ikut membantu anggotanya agar segera mengantongi sertifikat CHSE.
Sebab, Protokol Kesehatan berbasis CHSE ini menjadi suatu keharusan dalam menyongsong kenormalan baru. Jangan sampai upaya membuka pariwisata kembali terhambat lantaran keteledoran terhadap penerapan Prokes.
“Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata juga harus membuat surat edaran untuk meminta para pelaku pariwisata untuk segera melakukan sertifikasi CHSE,” kata Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Kamis (29/4/2021).
Pihaknya pun berharap ada kesamaan pandang dalam pembukaan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini. Jangan sampai pariwisata dibuka, namun Prokes masih lemah.
“Perlu pemahaman pelaku pariwisata terhadap kepentingan bersama, sehingga gayung bersambut, jadi masyarakat sehat, aman, dan tenang, pencegahan Covid-19 juga berjalan ujungnya sosial dan ekonomi bisa tumbuh kembali,” katanya.
Sementara Plt Kadis Pariwisata Kabupaten Badung, Cokorda Raka Darmawan membenarkan pelaku usaha yang mengantongi sertifikat CHSE masih sangat minim. Padahal, sertifikat ini selain merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, juga merupakan salah satu penunjang bahwa usaha tersebut telah siap dibuka dalam kondisi pandemi Covid-19.
“Memang kalau dihitung menggunakan persentase dari keseluruhan tempat usaha yang membayar pajak, jumlah pemilik sertifikat sangat kecil,” ujarnya.
Sertifikat ini, kata Asisten III Setda Badung ini merupakan bukti keseriusahan pelaku usaha menjalankan Prokes dengan baik di tengah pandemi. Untuk mendapatkan sertifikat CHSE tidak sulit. Pemilik usaha hanya wajib menyiapkan sarana dan prasarananya. Seperti, tersedianya tempat cuci tangan di beberapa titik sesuai dengan luas wilayahnya, hand sanitizer, pengukur suhu tubuh, dan tentunya dari segi kebersihan tempat juga harus dijaga. Jika sudah ada pengajuan dari pengusaha nantinya akan ada tim yang melakukan penilaian.
“Sertifikat ini merupakan keseriusan pelaku usaha dalam menerapkan Protokol Kesehatan pada tempat usahanya. Dan sertifikat ini wajib,” tegas Cok Darmawan.
Ia pun mengingatkan tanpa sertifikat itu pengusaha justru akan rugi. Sebab, sertifikat ini akan menjadi rujukan bagi wisatawan ketika memilih akomodasi hotel maupun restoran. “Kalau wisatawan pasti akan memilih menginap ke tempat yang telah memiliki sertifikat CHSE ini,” tegasnya.
